Pesisir Barat, buanainformasi.com – Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat dan Dewan Perwakilan Rakayat Daerah (DPRD) menggelar Rapat paripurna persetujuan rancangan peraturan daerah tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD t.a. 2016. Rapat dilaksanakan di Gedung Wanita. Perseruan tersebut ditandatangani Bupati Agus Istiqlal, Ketua DPRD Piddinuri. Senin 31/07
Hadir dalam rapat paripurna tersebut, Bupati Pesisir Barat Agus Istiqlal, Ketua DPRD Pesibar Piddinuri, Wakil Ketua I M. Towil, Wakil Ketua II AE. Wardhana, seluruh kepala SKPD se-Pesisir Barat, 24 Anggota DPRD Pesibar, dan unsur Forkopimda Pesisir Barat.
Pada sidang paripurana tersebut, Panitia Badan Anggaran DPRD Sri Suyanti, mengatakan Badan Anggaran DPRD Pesisir Barat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah membahas dan mendalami secara seksama terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggara 2016. Kesimpulannya, dapat menerima namun dengan beberapa cacatan.
Menurut dia, perencanaan pembangunan pada tahun anggaran 2016 ini belum terencana dan terkoordinasi dengan baik. Diharapkan ke depan lebih baik, terutama konsultan pelaksana.
Pemindahtanganan aset diharapkan dimasa yang akan datang lebih meningkatkan prosedur dan berkordinasi dengan pihak terkait. Silpa Anggaran Tahun 2016 agar di tata dan dimanfaatkan pada APBD perubahan, jelasnya.
Selain itu, kata dia, penganggaran APBD perubahan dan murni tidak ada yang gelondongan. Kemudian dalam pembagian sembako hari raya Idul Fitri ke depan diharapkan tidak ada persoalan.
Terakhir, pada penggunaan anggaran tahun 2016 berdasarkan hasil audit BPK Pemkab Pesibar masih Wajar Dengan Pengecualian. Ke depannya diharapkan menjadi Wajar Tanpa Pengecualian.
Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 pada Pasal 320 Ayat 4 disebutkan. Ranperda Pertanggungiawaban Pelaksaan APBD dibahas kepala daerah dan DPRD. Sesusai dengan Ketetapan Banmus DPRD Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksaan APBD telah dibahas oleh Badan Anggaran DPRD dan TAPD.
Terhadap pelaksanaan APBD 2016 oleh Pemerintah Daerah dan telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan, dengan hasil yang lebih baik dari tahun 2015. “Tentu, hasil ini tidak menjadikan kita berpuas diri namun menjadikan penyemangat untuk membenahi hal-hal yang dianggap masih belum berjalan sempurna,” ujarnya.
Sementara dalam sambutanya, Bupati Pesisir Barat Agus Istiqlal mengatakan, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, selain untuk memenuhi amanat UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, juga merupakan rangkaian penilaian akuntabilitas dan kinerja pemerintah daerah secara komprehensif, mulai dari perencanaan, proses penganggaran, pelaksanaan program dan kegiatan, pelaporan dan evaluasi serta sebagai bahan pertimbangan bagi perencanaan pemerintah untuk tahun anggaran selanjutnya.
Seiring dengan hal tersebut, kiranya dapat mengambil manfaat yang lebih penting lagi, bahwa kinerja pengelolaan keuangan daerah bukan sekadar ditunjukkan dengan indikator kuantitatif dari serapan anggaran.
Tetapi lebih kepada asas manfaat dari capaian program dan kegiatan pembangunan dan pelayanan publik yang mengarah kepada kesejahteraan masyarakat. Tanpa mengesampingkan kepatuhan dan kepatutan atas peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah, berkeadilan, serta memenuhi prinsif efisiensi dan efektifitas, kata bupati.
Untuk itu pihaknya mengajak kepada seluruh elemen pemerintahan di Kabupaten Pesisir Barat untuk dapat memberikan dukungan serta, serta berperan aktif sesuai dengan kapasitasnya demi kemajuan Kabupaten Pesisir Barat.
“Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2016 tidak terlepas dari berbagai kendala, baik dari keterbatasan kapasitas keuangan daerah jika dihadapkan dengan kebutuhan masyarakat yang terus meningkat.
Keterbatasan sumber daya manusia, dan kendala-kendala lainnya, hendaknya tidak mengurangi tekad dan semangat kita semua, untuk bekerja keras, berpartisipasi aktif sesuai dengan peran dan kapasitas masing-masing, bagi kemajuan kabupaten pesisir barat tercinta.(Nova)
