Anggota DPRD Kaget Listrik Lampung Belum Mandiri

0
100

Bandar Lampung, Penacakrawala.id – Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Lampung Midi Iswanto mengaku kaget mengetahui fakta suplai listrik Lampung belum bisa mandiri.

Midi menilai, dengan sumber daya yang dimiliki saat ini, semestinya Lampung bisa mandiri dalam hal suplai kelistrikan.

Pasokan listrik Lampung saat ini memang masih bergantung pada Sumatera Selatan.

Itulah mengapa saat terjadi gangguan di wilayah Lubuk Linggau – Lahat, Selasa (4/6/2024), Lampung juga terkena imbas pemadaman listrik.

“Saya shock, ternyata listrik Lampung ini belum mandiri dan bergantung dengan Sumatera Selatan, makanya bisa kena mati lampu massal seperti kemarin,” ungkap Midi ditemui di gedung DPRD Lampung, Jumat (7/6/2024).

Anggota Fraksi Demokrat ini menjelaskan, Provinsi Lampung memiliki potensi besar dengan banyaknya waduk yang dijadikan PLTA seperti di Tanggamus.

Selain itu, Lampung juga memiliki banyak pembangkit listrik seperti di Tarahan Lampung Selatan, Lampung Barat, dan sejumlah daerah lainnya.

Namun, Midi merasa heran lantaran Lampung hingga kini belum mandiri dalam hal kelistrikan.

“Lampung sudah punya banyak waduk besar untuk PLTA, induk gardu juga banyak yang besar, tapi kenapa Lampung belum mandiri,” ucap Midi.

“Kami akan minta penjelasan ke PLN, apakah Lampung ini masih belanja arus.

Kemudian status dengan Lahat itu seperti apa juga akan kami tanya ke PLN,” tambahnya.

Midi menjelaskan, Lampung dahulu memiliki Koperasi Listrik Pedesaan (KLP) Sinar Siwo Mego (SSM) di Kota Gajah, Lampung Tengah yang menjadi penyuplai listrik.

Namun, koperasi tersebut ditutup pada tahun 2011 lantaran banyaknya keluhan pelanggan karena seringnya mati listrik.

“Saat itu saya adalah anggota DPRD Lampung Tengah dan menjadi Ketua Pansus Peralihan KLP SSM ke PLN, di mana peralihan itu dilakukan karena penjualannya terlalu tinggi,” beber Midi.

“Jadi saat itu KLP SSM belanja ke PLN dan diteruskan ke pelanggan, sehingga biaya tinggi. Konsumen juga mengeluh karena sering mati,” tambahnya.

Hal itu yang membuat pihaknya kemudian mendorong agar KLP dikelola PLN.

“Tapi ketika sudah dikelola PLN ternyata masih begini, kan saya jadi malu,” ucap Midi.

Midi melanjutkan, semestinya Komisi IV DPRD Lampung menggelar rapat dengar pendapat dengan PLN UID Lampung, Dinas ESDM, dan YLKI Lampung, Jumat kemarin. Tetapi, PLN meminta RDP dijadwal ulang.

“Tapi tadi ada surat masuk dari PLN meminta dijadwalkan ulang 11 Juni 2024 karena sedang fokus pemulihan,” kata dia.

Midi pun mengatakan, dalam rapat nanti pihaknya akan meminta penjelasan kepada PLN serta Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Lampung mengenai kemampuan listrik Lampung untuk bisa mandiri.

“Nanti akan kita bahas juga peluang Lampung bisa mandiri listrik, karena saya meyakini Lampung ini punya peluang ke sana. Kalau perlu, sesegera mungkin harus dibahas alur teknisnya agar bisa terlaksana,” pungkasnya.

Sedianya, RDP membahas evaluasi pemadaman listrik se-Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) itu berlangsung pada Jumat (7/6) pukul 09.00 WIB.

Ketua Komisi IV DPRD Lampung Ismet Roni mengatakan, RDP ditunda lantaran PT PLN UID Lampung meminta dijadwalkan ulang.

“Pihak PLN minta ditunda, minta dijadwalkan ulang. Nanti kita rapat internal dulu untuk menentukan jadwal ulang RDP dengan PLN,” kata Ismet. (**/red)