Tanggamus, Penacakrawala.com – Disinyalir maraknya keluhan warga tentang Bantuan terdampak Corona Virus Deaserse 2019 (Covid-19) khususnya warga Pekon Dadirejo Kecamatan Wonosobo yang mengeluh dengan adanya ketidak adilan pendataan bansos. Warga berharap Bupati Tanggamus turun langsung kelapangan.
Lembaga Swadaya Masyarakat Lembaga Independen Pemantau Anggaran Negara (LSM LIPAN) DPD Tanggamus di dampingi Tim Aliansi Jurnalistik Online (AJO) Indonesia DPC Tanggamus mengkonfirmasi kepada masyarakat tersebut. Rabu, 01 Juli 2020.
Menurut hasil dari keterangan warga Pekon Dadirejo, salah satunya (LN/Wanita) mengungkapkan bahwa 50 % masyarakat tidak ada satupun bantuan yang diberikan dari pemerintah.
“Belum pernah bantuan apapun dari pemerintah sampai bantuna Covid-19 ini,”ungkapnya.
LN (Ibu Rumah Tangga) dan suami pekerja buruh bangunan terkadang hasilpun tidak menentu untuk mencukupi konsumsi sanak keluarganya, merasa sangat kecewa dengan bansos pemerintah yang diduga memilah pilih penerima. Dalam hal ini LN bersama masyarakat berharap, Bupati Kabupaten Tanggamus agar mendengar keluhan masyarakat.
“Harapan kami selaku masyarakat, Bupati Kabupaten Tanggamus turun langsung melihat situasi pendataan bansos disini. Jangan pas pemilihan masyarakat di panggil – panggil, giliran kayak begini, masyarakat yang memilih enggak dapet apapun, intinya kami kecewa,”ujar LN.
Dalam hal ini, Musanif Amran Ketua LSM LIPAN DPD Kabupaten Tanggamus menerangkan, adanya bantuan sosial tentang dampak Covid-19 diduga tidak proyektif pemerintah dalam mendata masyarakat yang benar – benar layak diberikan bantuan.
“Masyarakat sangat kecewa, karna mereka tahu ini adalah program nasional. Sementara itu, bahwa ada kalangan menengah keatas (kaya) itu mendapatkat bantuan sedangkan kalangan menengah kebawah (miskin) atau buruh harian yang tidak menentu pendapatannya tidak dapat apa apa, semua itu ada apa?. Sementara itu, Tim LIPAN sudah mendapatkan datanya, disitu ada sekitar puluhan masyarakat yang memberikan peryataan kepada kami, bahwa tidak di data dan tidak dapat bantuan,”jelasnya.
Musanif berharap kepada pihak birokrasi agar dapat turun langsung dan dapat melihat yang sebenar – benarnya terjadi pada warga.
“Harapan saya, pihak birokrasi terkait dapat turun langsung ke lapangan untuk mengkroscek apa yang sebenarnya dan apa yang menjadi kelulahan masyarakat. Jangan hanya mengandalkan pihak dari aparat pekon atau poskesos yang ada di pekon karna semua data itu ada dugaan pengeluaran data dengan sengaja karna ini ada sifat pilah pilih dan yang lebih jelas lagi ada pemisahan data,”terang Musanif.
Tak hanya itu, Musanif pernah mengkonfirmasi kepada Kepala Rumah Tangga (RT 03) dan aparatur pekon Dadirejo pada (28/6) untuk mempertanyakan data warga yang tidak mendapatkan bantuan Covid-19.
“Beberapa warga yang memberikan bukti KK dan fotokopy KTP, meraka yang tidak pernah mendapatkan bantuan bentuk apapun dalam pandemi Covid-19, dan saya minta kepada RT agar dapat mendata warga yang belum mendapatkan bantuan agar dilaporkan ke puskesos, dan menurut RT itu sudah disampaikan ke puskesos pada saat itu,”ujarnya.
Musanif sempat meminta kepada Rt agar masyarakat yang belum mendapatkan bantuan agar dimasukkan data, namun sampai saat menurut masyarakatpun tidak ada Rt untuk mendata warganya.
“Nanti akan di kumpulkan masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan tersebut dan warga akan di berikan pencerahan karna keterlambatan (menirukan suara Rt), namum setelah beberapa hari itu tidak ada masyarakat yang di kumpulkan, disitulah ada unsur kesengajaan meraka demi mementingkan pribadi tentang masalah dana covid yang bersumber dari BLT-DD,”pungkasnya.
(Uud/Tim AJO Indonesia)
