Pesisir Barat, buanainformasi.com – Bupati Pesisir Barat Dr. Drs. H. Agus Istiqlal, S.H., M.H menyampaikan nota pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2017 yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Drs. Azhari. MM dalam rapat paripurna di gedung wanita, Senin (9/4).
Dalam laporannya dibacakan penyampaian LKPJ merupakan amanat dari peraturan pemerintah nomor 3 tahun 2007 tentang laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah kepada DPRD dan informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat. dengan berpedoman pada peraturan pemerintah ini, dan mengingat penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun anggaran 2017 telah berakhir.
“Saya selaku kepala daerah berkewajiban untuk menyampaikan LKPJ akhir tahun anggaran 2017 kepada DPRD melalui rapat paripurna DPRD kabupaten pesisir barat. penyampaian LKPJ ini secara umum untuk mempresentasikan dan merangkum kemajuan penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pembangunan yang telah dicapai oleh pemerintah daerah khusus pada tahun anggaran 2017,”Ujar Sekretaris Daerah Azhari yang mewakili Bupati Pesibar.
LKPJ Bupati Pesisir barat ini, disusun berdasarkan pada rencana pembangunan jangka menengah daerah (rpjmd) kabupaten pesisir barat tahun 2016-2021, rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) kabupaten pesisir barat tahun 2017, nota kesepakatan kebijakan umum anggaran dan prioritas dan plafon anggaran (kua-ppa) tahun anggaran 2017, peraturan daerah kabupaten pesisir barat nomor 7 tahun 2017 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan kabupaten pesisir barat tahun anggaran 2017 serta perbup nomor 36 tahun 2017 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten pesisir barat tahun anggaran 2017.
Azhari menyampaikan, tema pembangunan kabupaten pesisir barat pada tahun 2017 yang lalu adalah “percepatan pembangunan ekonomi pesisir barat melalui pembangunan infrastruktur yang berkualitas, peningkatan pembangunan manusia, penguatan ketahanan pangan dan pengembangan potensi-potensi unggulan daerah”.
Mengenai pengelolaan pendapatan daerah, yang ditargetkan di tahun2017 sebesar Rp.823.440.386.801,79 miliar mampu terealisasi sebesar Rp.813.113.164.459,07 miliar.
Terkait persoalan pengelolaan belanja daerah yang ditargetkan sebesar Rp.903.196.319.950,84 miliar telah terealisasi sebesar Rp.811.738.308.994,74 miiar.
Mengenai penyelenggaraan tugas pembantuan kabupaten pesisir barat tahun anggaran 2017. “Saya sampaikan bahwa dinas koperasi, ukm, perindustrian dan perdagangan kabupaten pesisir barat telah menerima tugas pembantuan yang diberikan oleh kementerian perdagangan republik indonesia melalui direktorat jenderal perdagangan dalam negeri untuk pelaksanaan program pengembangan perdagangan dalam negeri dengan kegiatan pengembangan sarana distribusi perdagangan dan kapasitas logistik perdagangan dan dilaksanakan melalui pembangunan pasar way batu, krui. anggaran yang diterima sebesar Rp.6.000.000.000,00 miliar dan terealisasi sebesar Rp.5.908.141.000,00 miliar.
Selanjutnya juga dibacakan mengenai beberapa capaian indikator kinerja yang berhasil dicapai antara lain : indeks pembangunan manusia (ipm) sebesar 61,5 poin, angka harapan hidup sebesar 62,29 tahun, pertumbuhan ekonomi daerah sebesar 5,5%, inflasi daerah sebesar 3,02%, tingkat pengangguran terbuka sebesar 2,71%, jumlah penduduk sebanyak 155.964 jiwa yang terdiri dari 81.503 jiwa laki-laki dan 74.461 jiwa perempuan,dan penduduk miskin sebesar 24.346 jiwa atau 15,61%.
”Kami menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan kabupaten pesisir barat. untuk itu, pandangan, evaluasi dan rekomendasi dari DPRD kabupaten pesisir barat akan kami jadikan sebagai bahan kajian di masa mendatang,”tutupnya. (rilis/Red)
