Tulangbawang Barat, buanainformasi.com – KPK mengundang sejumlah Kepala Daerah di Provinsi Lampung, salah satunya adalah Bupati Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) H.Umar Ahmad, SP. Sebagaimana undangan yang ditanda tangani oleh Deputi Bidang Pencegahan dengan Nomor: Und/75/KSP-00/10-16/02/2018, dengan perihal Identifkasi‎ awal program kerja pemberantasan korupsi terintegrasi dan sektor strategis.
” KPK bermaksud melaksanakan identifikasi awal program pemberantasan korupsi terintegrasi dan sektor Strategis untuk pemerintah Provinsi, Kabupaten kota di wilayah Lampung, yang akan di gelar pada Rabu 28 Februari 2018 mendatang yang bertepatan dikantor Gubernur Lampung.” dikutip dalam surat undang yang ditandatangani Pahala Nainggolan Deputi Bidang Pencegahan pada 5 februari 2018 lalu.
Menyikapi hal tersebut,Umar Ahmad Bupati Tubaba mengapresiasi program pemberantasan korupsi yang tengah gencar dilakukan di seluruh Indonesia oleh penegak hukum,terutama upaya pencegahannya dan dirinya akan menghadiri langsung pertemuan tersebut dengan mengajak sejumlah pejabat tinggi pratama dilingkungan pemerintahannya untuk mendapatkan evaluasi dan pembekalan upaya pencegahan korupsi.
“Insya Allah saya akan hadiri langsung udangan KPK dan mengajak sejumlah pejabat tinggi pratama dan akan mencoba untuk menyampaikan sejumlah usulan kepada penagak hukum tentang upaya pencegahan.” Ujar Bupati Tubaba pada Rabu (21/2/2018)
Dikatakan Umar Ahmad,bahwa dalam pertemuan nanti,dirinya berharap agar penegak hukum memberikan pengawasan melekat kepada Kepala Daerah,sebagai bentuk upaya pengawasan atau pencegahan korupsi.
” Saya akan mencoba untuk mengusulkan kepada lembaga penegakan hukum,baik itu Kepolisian, Kejaksaan dan KPK untuk memberikan pengawasan yang melekat kepada setiap Kepala Daerah,agar dapat memberikan pengawasannya dalam setiap aktivitas pemerintahan secara penuh,karena berkaitan dengan uang banyak hal yang sulit dipahami oleh masyarakat luas.” Terangnya
Umar Ahmad berharap kepada penegak hukum beri pengawasan melekat bagi seluruh Kepala Daerah. Berbagai upaya dilakukan oleh penegak hukum untuk menekan praktik korupsi di Indonesia, baik melalui program penindakan maupun pencegahan. Selama ini publlik lebih banyak melihat proses penindakannya sebagai cara yang paling efektif memberantas korupsi.(*)
