Lampung utara, buanainformasi.com – Puluhan anggota dari DPC pospera Lampura menggelar aksi demo terkait ada nya dugaan disinyalir penyelewengan dana anggaran gajih honor panwascam dan PPL Lampung Utara. Selasa 17/04/2018
Aksi demo di pimpin langsung oleh ketua DPC pospera Lampung Utara Juwaeni Adami , “Kami dari DPC pospera lampura berserta murni mengawal anggaran panwaslu yang mana dugaan kami sudah ada pencairan 5 milyar dari 12 milyar rupiah, maka kegunaan kegunaan anggaran tersebut ini tidak jelas kami duga ini banyak salah digunakan oleh oknum-oknum panwaslu”.
“Contoh nya kemarin hari senin yang lalu salah satu panwascam datang ke seketariat pospera bawasanya bilang honor mereka baru di bayar 1 bulan saja sedangkan hasil pertemuan kami dengan anggota panwaslu terkait ada nya dugaan penyelewengan anggaran terhadap panwaslu menurut panwaslu itu sudah dibayarkan dan penegak hukum lah yang bisa membuktikan kebenerannya”.
Lanjutnya, “terus kami meminta klarifikasi jangan kan honor panwascam dan PPL baru 1 bulan terbayarkan ini logika saya anggap peyataaan komisioner sudah memutar balikan fakta saat di dalam pertemuan di kantor panwaslu tersebut”,katadia
“Langkah selanjut nya kita sudah serahkan kepenegak hukum dan dari kami dari DPC POSPERA Lampura minggu depan kami akan turun aksi lagi dan tidak akan kami henti – hentikan turun kesini karna kami tetap harus konsekwensi untuk anggaran angaran jangan jadi kan pesta demokrasi untuk cabup cawabup dan cagub cawagub di jadikan ladang korupsi untuk panwaslu”,Ujarnya.
Terpisah saat dikonfirmasi di ruangan nya,ketua koordinator pencegahan dan antar lembaga Agus Rondani, S.ip mengatakan, “Dugaan bawasanya gajih honor panwascam dan PPL tidak dibayarkan jadi kami dari panwaslu Lampura membantah itu semua”.
“Dan itu pun sudah kami realisasikan jadi itu tidak benar gajih panwascam maupun PPL belum dibayarkan, panwascam maupun PPL sudah dibayarkan hak nya sesuai dengan bulan nya dan ini dalam proses yang ketiga bulan nya karna kendala nya ada beberapa panwascam yang diterima sebagai PPK jadi masih ada proses admistrasi nya lagi yang harus dibenahi”,jelasnya.
Dirinya menambahkan, dalam minggu-minggu ini atau kedepan akan dibayarkan, kami selaku dari panwaslu Lampura menyatakan semua tentang dugaan itu tidak benar dan kami membantahnya,tegasnya. (Gian paqih)
