Bandar Lampung, buanainformasi.com – Anggota Komisi IX DPR Frans Agung MP Natamenggala bersama Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) menggelar sosialisasi penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia. Kegiatan yang diikuti Sebanyak 150 orang tersebut bertempat di Balai Desa Sumbergede, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, kemarin.
Pada sosialisasi tersebut, Frans meminta warga yang ingin bekerja keluar negeri sebaiknya terlebih dahulu mencari informasi yang akurat. Sehingga, tidak mudah tertipu para oknum oknum yang tidak bertanggung jawab. “Biar enggak jadi persoalan, maka harus melengkapi persyaratan secara administratif. Sebab, banyak juga persoalan yang menimpa para pekerja migran,” kata dia.
Untuk mencegah penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) bermasalah atau nonprosedural, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) bersama mitra kerja anggota Komisi IX DPR RI Frans Agung MP Natamenggala menggelar sosialisasi penempatan dan pelindungan pekerja Migran Indonesia. Kegiatan yang diikuti sebanyak 150 orang tersebut bertempat di Balai Desa Sumbergede, Kecamatan Sekampung, Lampung Timur, Selasa (6/2/2018).
Menurutnya Frans, bila persyaratan lengkap, maka pekerja migran dihargai. Maksudnya, keberadaan mereka akan dipandang penting. “Dari pekerja migran, pendapatan asli daerah (PAD) Lampung Timur meningkat. Namun, banyak juga oknum yang memanfaatkan itu,” ujarnya.
Sementara, Kasubdit Monitoring dan Evaluasi BNP2TKI Edy Sudjarwo menyatakan, saat ini, minat masyarakat bekerja ke luar negeri terbilang tinggi. Namun, hal tersebut juga diikuti dengan banyaknya permasalahan yang dihadapi para buruh migran.
“Untuk itu, sosialisasi kebijakan program penempatan dan pelindungan TKI di Lampung Timur diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat,” kata dia.
Masyarakat diharapkan dapat mengetahui proses dan prosedur yang benar untuk berangkat bekerja di luar negeri. “Bekerja ke luar negeri yang aman harus sesuai prosedur agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari,” ungkapnya.
Disisi lain, Kepala BP3TKI Lampung Maringin Silohan Sinaga mengungkapkan dari jumlah buruh migran asal Lampung yang bekerja ke luar negeri berasal dari Kabupaten Lampung Timur. “Di Kabupaten Lampung Timur ini salah satu kabupaten yang terbanyak wagranya sebagai buruh migran,” ucapnya.
Oleh karena itu, lanjutnya, dengan adanya minat yang tinggi dari warga yang bekerja ke luar negeri, pihaknya bersama Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Lampung Timur terus berupaya melakukan pendampingan serta memberikan informasi informasi yang akurat.
Sementara, Anggota Komisi IX DPR RI Frans Agung MP Natamenggala, berharap warga yang ingin bekerja keluar negeri hendaknya terlebih dahulu mencari informasi yang akurat agar tidak mudah tertipu oleh para oknum oknum yang tidak bertanggungjawab.
“Biar gak jadi persoalan, maka kita harus melengkapi persyaratan secara administratif. Karena banyak juga persoalan yang menimpa para pekerja migran,” ungkapnya.
Dilanjutkan Frans Agung, dengan persyaratan lengkap, maka pekerja migran dihargai. “Kalau Pekerja Migran Indonesia syaratnya lengkap sesuai prosedur maka keberadaannya benar benar dihargai,” terangnya.
Politisi Muda ini menjelaskan, dengan adanya warga Lampung Timur yang menjadi buruh migran, PAD Lamtim meningkat. “Dari pekerja migran, PAD Lamtim meningkat. Namun banyak juga oknum oknum yang memanfaatkan itu,” tutupnya. (*)
