Lampung Timur, buanainformasi.com-Lambannya penanganan proses hukum atas dugaan penyalahgunaan kewenangan dan bagi bagi proyek via telpon yang di alamatkan oleh elemen masyarakat gerakan pemburu koruptor lampung kepada zaiful bukhori serta dinas pekerjaan umum kabupaten lampung timur dengan melibatkan keluarga pejabat pemegang komitmen kembali dipertanyakan
Menurut Abdurrahman pihaknya sangat heran dengan apa yang terjadi pada institusi penengak hukum khususnya yang ada dilampung ,sehingga tidak merespon sama sekali temuan gerakan pemburu korupsi terkait dugaan mafia proyek yang terjadi di lampung timur yang notabenenya di duga melibatkan Wakil Bupati Lampung Timur serta beberapa kepala dinas terdahulu yang terindikasi bermasalah ujar Abdurahman .
Menyikapi hal tersebut pihaknya berencana kembali melakukan aksi serupa seperti aksi aksi terdahulu, aksi kali ini akan kami tujukan ke lembaga penegak hukum KPK dan Kejaksaan Agung di Jakarta dengan kembali menyerahkan dokumen serta CD rekaman ,hal ini dimaksud agar penegak hukum khususnya KPK dan kejaksaan agung dapat menindaklanjut serta mengambil langkah hukum atas permasalahan ini.
Masih menurut Abdurahman pihaknya bahkan sudah juga mempertanyakan langkah apa yang akan di ambil oleh kementrian dalam negeri atas dugaan korupsi yang di alamatkan kepada Zaiful Bukhori sebagai wakil bupati atas jabatannya melalui seluler biro hukum kementrian dalam negeri beberapa waktu yang lalu dan memperoleh jawaban bahwa persoalan tersebut masih diproses ungkapnya.
Seperti yang diberitakan buanainformasi.com(23/03/17) lalu gerakan pemburu korupsi menuntut Zaiful Bukhari dipecat dari jabatannya sebagai wakil bupati lampung timur terkait dugaan mafia proyek atas beberapa paket proyek dengan melibatkan keluarganya serta memproses hukum indikasi tersebut hingga memenjarakannya jika terbukti.
Saat buanainformasi mengkonfirmasi ulang biro hukum kementrian dalam negeri melalui pesan singkat di telpon seluler juga memperoleh jawaban yang sama dengan pernyataan abdurahman bahwa masalah dimaksud masih diproses biro hukum.
Sementara hingga saat ini tidak satupun pejabat terkait dapat dihubungi ponselnya untuk dikonfirmasi dan dimintai statmentnya atas dugaan yang di alamatkan kepadanya oleh Gerakan Pemburu Korupsi Lampung (FS/red)
