Lampung Utara, buanainformasi.com – Himpunan mahasiswa islam (HMI) cabang kotabumi mempertanyakan keberadaan wakil bupati lampung utara Sri Widodo pasca menjadi pelaksana tugas (Plt) bupati setempat.
Sejak di bebastugaskan dari plt bupati setempat sri widodo tidak pernah masuk kantor atau kelihatan ada di lampung utara.
“Menghilangnya wakil Bupati Sri Widodo seakan lepas dari tanggung jawab dan menyebabkan krisis kepemimpinan dalam pemerintahan d lampung utara, tentu ini merugikan pemerintah lampung utara dan masyarakat,” ujar ketua umum HMI cabang kotabumi Exsadi, Rabu (18/7/2018)
Menghilangnya wakil bupati dari tanggung jawabnya kata ketua hmi, tentu menjadi pembicaraan serta diskusi oleh masyarajat lampung utara khususnya kader-kadr hmi sebagai sosial kontrol.
Ini pertanyaan besar untuk masyarakat lampung utara,apakah ada unsur kesengajaan atau tidak.
“Seyogyanya ini tidak dilakukan oleh figur publik d lampung utara ,apabila hilangnya dengan motif kesengajaan sudah dipastikan beliau tidak mengajarkan nilai2 kepemimpinan kepada seluruh masyarakat lampung utara,”ujar Exsadi
Exsadi juga mengatakan tanggung jawab adalah nilai yg utama yg harus d jalankan oleh seorang pemimpin tapi faktanya kali ini berbeda.
Setelah menjabat sebagai plt bupati selama 3 bulan dengan konflik yang sangat hebat yang terjadi d kabupaten tertua ini.Menimbulkan efek ketidakmampuan membawa kabupaten tertua ini kondusif dan stabil.
Kini wakil bupati menghilang tanpa jejak,meninggalkan beragam permasalahan di bumi lampung utara yang kita cintai ini sebutnya.
Exsadi sangat menyayangkan sikap wakil bupati yang tidak dapat bertanggung jawab dengan posisi jabatan yang d amanahkan kepada beliau.
Dari hasil diskusi pengurus7 hmi cabang kotabumi meminta kepada bapak wakil bupati untuk menjadi seorang kesatria.
“Jika tidak mampu meneruskan dan menyelesaikan tanggung jawabnya sebagai pelayan rakyat lebih bijak lagi terkala bapak wakil bupati sriwidodo bisa mengundurkan diri dari jabatannya,”tegasnya
Ini sudah jelas memberikan contoh yang tidak benar dan tentu ini akan memicu konflik yang berkepanjangan d kabupaten tertua ini.
Pasalnya gaji serta fasilitas yg masuh d gunakan sedangkan kewajibannya sebagai pelayan rakyat tidak di penuhinya tentu akan menuai konflik menerima hak tanpa menunaikan kewajiban adalah dzolim tegas ketua hmi kotabumi ini.
“Demi menjaga dan guna buat kestabilan pemerintah lampung utara wakil bupati harus bertanggung jawab sesuai dengan tupoksinya mengawal pemerintahan d lampung utara hingga berakhir masa jabatannya buka nya menghilang yang tentu akan memperkeruh suasana d lampung utara yang kita akui sebagai kota tertua,” ujar exsadi. (red/rls)
