Lampung Utara, buanainformasi.com – Terkait dugaan setoran koordinator parkir ke kantong dinas perhubungan tentang pungutan retribusi yang seharusnya menjadi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), kembali menjadi sebuah pertanyaan publik. Khususnya Ketua Ormas Pospera Juaini Adhami, menyampaikan dengan buana informasi.com 30/6/2018.
Ketua DPC POSPERA (Dewan Pimpinan Cabang Posko Perjuangan Rakyat) Lampung Utara, hari ini turun ke zona/area parkir dalam hal menindak lanjuti laporan hasil tim investigasi tentang setoran koordinator parkir ke dinas perhubungan yang tampaknya ada dugaan ketidak jelasan dalam setoran yang masuk ke Kasda (Kas Daerah).
Menurutnya Juaini, berdasarkan keterangan dari beberapa koordinator parkir pada satu titik area yang sudah dibagi zonanya 50 M pertitik.
“Hari ini ada 10 koordinator parkir yang dimintai keterangan dalam hal diwajibkan mereka setor ke kantong kas dinas perhubungan,menurut kordinator yang berinisial M (35), Z (40), R (32), J (50), Y (36), P (40), K (38), U(37), menurut keterangan mereka dalam satu hari setor yang diwajibkan sebesar Rp 20.000,”kata juani.
“Begitu juga pada titik-titik lainnya, jika kita hitung berapa titik parkir di wilayah kota dan sekitarnya,mungkin ratusan koordinator parkir, seandainya 250 parkir dikalikan 20.000.maka setiap harinya pendapatan dinas perhubungan 500.000.ribu, kita kalikan dengan satu bulan 30 hari maka seharusnya PAD mendapatkan perolehan 150.000.000/perbulan, pertanyaanya apakah yang di terima oleh pemerintah daerah yang melalui Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) dari retribusi parkir sedemikian?,”urainya juaini.
Menyikapi hal tersebut, Juani akan melaporkan persoalan ini ke aparatur penegak hukum kejaksaan dan kepolisian agar dapat segera menelisik dan menindak lanjuti laporan hasil tim investigasinya.
“Rasanya patut diduga ada ketidak beresan tentang tata kola keuangan di tubuh dinas perhubungan Kab Lampung Utara,”tutur Juaini.(gn/red).
