Bandar Lampung, buanainformasi.com – Minimnya stok Premium di seluruh SPBU di Lampung jadi pemandangan yang biasa. Hampir diseluruh SPBU dari Kota Bandar Lampung hingga Kabupaten paling ujung Mesuji, tulisan ‘Premium Habis’, ‘Premium Masih Dalam Perjalanan’ dan masih banyak lagi bahasa yang digunakan untuk menandakan jenis BBM tersebut kosong.
Dari tiga jenis BBM yang ada, Premium (RON 88), Pertamax (RON 92), Pertamax Plus (RON 95), hampir dipastikan Premium RON 88 selalu tidak tersedia.
Premium memang kian langka khususnya di wilayah Bandar Lampung, Lampung Barat, Lampung Timur, Tulangbawang dan Mesuji.
Masalah ini sudah berlangsung dalam beberapa tahun terakhir, tepatnya sejak kebijakan Presiden Joko Widodo mencabut subsidi bensin jenis RON 88. Namun pemerintah menetapkan bahwa BBM Premium ini merupakan penugasan pemerintah kepada Pertamina untuk tetap disalurkan kepada masyarakat.
Pada umumnya konsumen BBM jenis Minyak Tanah dan Solar tidak sebanyak volume Permium yang memang mayoritas menjadi bahan bakar kendaraan bermotor roda 2 dan 4 khususnya angkot. Penugasan Premium bisa menjadi beban cost atas selisih harga yang ditanggung Pertamina begitu besar karena di luar pagu.
Persoalan inilah yang disinyalir menjadi pemicu ‘hilang munculnya’ Premium di SPBU hingga masyarakat mengalami kesulitan untuk mendapat layanan tersebut.
Ketua YLKI Lampung, Subadrayani menyayangkan kondisi ini. Menurutnya, negara tidak hadir dalam persoalan BBM di tengah-tengah masyarakat.
“Negara harus berkiblat pada Pasal 33 UUD 45. Inilah yang disebut negara berkeadilan dan berdaulat. Kalau hanya persoalan premium tidak bisa diatasi, apa yang bisa dibanggakan pada pemerintahan ini,”kata Badra, panggilan akrab Subadrayani (30/3).
Badra menambahkan, satu hal yang dapat di mafhum kan dalam persoalan kelangkaan Premium ini. “Kalau BBM Premium habis dari bumi dan tanah air bangsa Indonesia, mungkin ini bisa dijadikan dasar yang kuat dan masyarakat bisa menerima. Namun, kalau hanya alasan subsidi yang begitu besar, kita kehilangan arah dalam hal tata kelola negara ini,”ujarnya.
Oleh karenanya, Badra mengharapkan pemerintah pusat kembali mengkoreksi ulang kebijakan soal Premium. Agar sendi kehidupan masyarakat kembali berjalan dengan baik dan normal. “Kelangkaan premium ini berpengaruh besar terhadap sendi perekonomian rakyat. Berapa jumlah tukang ojek, sopir mikrolet yang menggantungkan hidupnya dengan menggunakan Premium. ini harus bisa di pahami,”pungkas Badra.(*)
