Bandar Lampung, buanainformasi.com – Kepolisian Daerah Lampung berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu untuk membentuk satuan tugas politik uang. Semua kandidat diharapkan berkomitmen mendukung gerakan antipolitik uang dan menolak ujaran kebencian.
Kapolda Lampung Inspektur Jenderal Suntana mengatakan pembentukan satgas tersebut direncanakan pascapenetapan nomor urut calon oleh KPU Lampung pada 12 Februari. “Satgas ini enggak bisa berjalan masing-masing. Kami bentuk bersama KPU dan Bawaslu,” ujarnya di Mapolda Lampung, Rabu (31/1).
Anggota satuan tugas akan diberikan pelatihan dan pemahaman terkait proses penyelidikan perkara pilkada. Sebelumnya Bidang Hukum Polda sudah memaparkan terkait aturan pilkada kepada para personel polres.
Ia berharap saat semua calon hadir di KPU untuk penetapan nomor urut, mereka diminta berkomitmen agar menghindari poltik uang, ujaran kebencian atau hate speech, dan pelanggaran pilkada lainnya.
Ketua Bawaslu Provinsi Lampung Fatikhatul Khoiriyah menegaskan dukungan terhadap gerakan dan komitmen untuk menolak politik uang. Lembaganya saat ini sedang merencanakan agenda deklarasi bersama tolak politik uang, politik SARA, dan ujaran kebencian di media sosial yang dijadwalkan pada Februari mendatang.
“Deklarasinya sedang digagas. Kalau target sebelum masa kampanye,” kata Khoir, sapaan akrabnya, saat ditemui di Ruang Sungkai, Kompleks Kantor Pemprov Lampung, kemarin. Terkait poin substansi deklarasi, kata dia, mengikuti arahan dari Bawaslu RI. Pihaknya meminta semua pasangan calon menghadiri deklarasi bersama menolak politik uang, politik SARA, dan ujaran kebencian.
Menurut dia, nota kesepakatannya dari Bawaslu RI sehingga di daerah hanya menindaklanjuti dan melaksanakan secara teknis. “Semua calon harus hadir. Agenda ini acara rencananya serentak secara nasional,” katanya.
Komisioner KPU Lampung Divisi Hukum M Tio Aliansyah meminta seluruh pasangan calon kepala daerah untuk berpolitik santun dan mengedepankan adu gagasan dan visi-misi dalam berkompetisi. Pesta demokrasi lima tahunan ini akan berjalan kondusif apabila penyelenggara dan peserta taat asas dan aturan yang berlaku. “Kami mendukung untuk berpolitik santun dengan mengedepankan dan memegang teguh aturan,” katanya.
Bakal calon gubernur Lampung Mustafa mendukung penuh adanya gerakan menolak politik uang. Pihaknya memastikan Partai NasDem 100% tidak menggunakan mahar dalam menjaring calon kepala daerah. Sebagai partai restorasi perubahan, NasDem akan mengedepankan pendidikan politik bagi para pemilih. (*)
