Jakarta, buanainformasi.com – Menjelang pelaksanaan Pilkada serentak pada Juni mendatang, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menurunkan timnya ke seluruh provinsi yang ikut menggelar pesta demokrasi. Salah satu tujuannya mengawal proses pelaksanaan Pilkada sehingga tidak terjadi berbagai penyimpangan. Dalam Pilkada serentak 2018, ada 171 daerah yang akan memilih calon pemimpin.
Wakil Ketua KPK, Basaria Pandjaitan menyampaikan, jumlah pegawai KPK saat ini sebanyak 1.500 orang. Dan hampir sebagian besar diterjunkan ke berbagai daerah.
“KPK memang jumlahnya hampir 1.500 tapi bukan penyidik semua. Tapi kalau penyelidik iya, bila perlu semuanya mendampingi dan mengawal supaya tidak terjadi penyimpangan di Pilkada ini,” kata Basaria, Rabu (14/2/2018), malam.
Basaria mengungkapkan, pihaknya memang sedang berjuang menciptakan kontestasi Pilkada sebersih mungkin. Kata Basaria, pihaknya bahkan sudah melakukan koordinasi supervisi di sejumlah daerah untuk mengamankan Pilkada.
“Tim korsup kita sudah di sejumlah daerah, tapi kenapa selalu terjadi OTT, jadi memang tim kita ada pencegahan, penindakan yang terintegrasi, jadi mereka bisa lebih dekat dan lihat sendiri dan bisa masuk ke dalam,” terangnya.
Informasi terkait berbagai dugaan penyimpangan dari masyarakat juga bisa diakurasi dan ditindak. “Dengan adanya korsup di seluruh provinsi saat ini, maka informasi akan lebih akurat dan cepat diberikan kepada korsup penindakan. Ini yang dimaksud terintegrasi,” terang Basaria.
Ia menegaskan tujuan menerjunkan tim korsup ke seluruh provinsi bukan untuk menangkap kepala daerah, melainkan untuk membenahi hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan oleh aparatur pemerintah provinsi, kabupaten maupun kota.
“Kemudian apabila ada sesuatu yang tidak baik, maka diberikan dulu semacam warning, diberikan cara bagaimana menghindarinya. Kemungkinan ada OTT akan lebih besar, karena tim ada di seluruh provinsi,” pungkasnya.(*)
