Buanainformasi.com – Komisi Pemilihan Umum mencatat masih ada 39 daerah yang belum memiliki anggaran untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah serentak. Padahal, agenda pilkada akan dilaksanakan pada 9 Desember 2015.
“Tentu ini alarm kita semua. Pilkada sudah jalan, dananya belum siap semua. Kalau nanti dikatakan PKPU, pembentukan PPK, PPS, dana tidak ada, bisa ditunda. Kan nanti batas maksimal sampai dengan 19 Mei,” kata anggota KPU, Hadar Nafis Gumay, Sabtu 9 Mei 2015.
Hadar meminta pemerintah daerah untuk segera menganggarkan dan menyiapkan dana pilkada. Sebab, bulan Desember sudah harus melaksanakan pilkada.
“Makanya tolong kami minta pemerintah daerah bagaimana itu segera, karena 39 daerah belum sepakat,” ujar Hadar.
Menurut Hadar, dari 269 daerah, baru 230 yang sudah menganggarkan dan menyiapkan dana penyelenggaraan pilkada. Masalah lainnya, hanya 60 daerah yang menandatangi Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Artinya, baru segelintir daerah yang bisa mencairkan dana untuk pilkada.
“NPHD baru 60, penandatangannya pasti kapan, itu untuk pengambilan duitnya, padahal sekarang diperlukan. Jadi sekarang banyak daerah yang pinjam dulu, deadline-nya terkahir pembentukan PPK dan PPS, ini lampu kuninglah,” kata dia.
Hadar menambahkan, alasan daerah lambat dalam menganggarkan dana pilkada dan menandatangi NPHD itu karena banyak pemerintah daerah yang berpandangan bahwa ada item-item yang belum diatur.
“Kira-kira begitu, karena tidak ada standarnya. Kalau tidak ada, ya pemda bikinlah. Misalnya biaya ini tidak ada, ya buatlah, lihat di UU atau Permendagri,” tuturnya.
Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri mengklaim 63 dari 68 daerah memiliki anggaran cukup untuk melaksanakan pilkada serentak. Ini berarti sudah 92,64 persen daerah yang sudah memiliki anggaran pilkada atau hanya 5 daerah yang belum memiliki anggaran. (sumber : Viva.co.id)
