Lampung Utara – Kuasa Hukum DPD LIPAN (Lambaga Pemantau Angggaran Negara) Lampung Utara sangat mengaspirasi langkah kebijakan yang diambil oleh kementerian dalam negeri Ditjen OTDA Otonomi Daerah pasca hasil rapat koordinasi tentang persoalan yang berkemelut di kabupaten Lampung Utara sejak pelantikan esellon III dan IV struktural Pemerintah Daerah Lampung Utara (21/3). Yang sebagian elemen masyarakat yang tidak mempunyai kepentingan pribadi ataupun politik sangatlah menentang langkah-langkah kebijakan yang di ambil Plt Bupati Lampung Utara Sri Widodo.
Hal tersebut disampaikan Kuasa Hukum DPD LIPAN Lampung Utara Rozali SH dengan buanainformasi.com Jum’at (1/4/2018).
Rozali mengatakan selesai dirinya membaca surat putusan rapat yang beredar , saat ini hasil dari rapat koordinasi di kementerian dalam negeri kemarin yang dihadiri petinggi menteri dalam negeri, petinggi pejabat pemerintah provinsi lampung dan Pejabat Pemkab Lampung Utara, ia mencermati hal tersebut sudah sepatutnya sedari dulu diambil, namun dirinya tetap mengaspirasi satu keputusan kebijakan yang diambil oleh kementerian OTDA dan peserta rapat saat ini. Perihal probelema yang ada dilingkungan keperintahan daerah lampung utara,yang sempat menyoroti menjadi perhatian khusus publik.
Dengan hasil putusan rapat tersebut dirinya meminta pemerintah daerah setempat segera mengumumkan secara terbuka, gelar jumpa Pers, ia juga mengatakan ada point (3) yang sangat penting,dalam isi putusan Plt Bupati Lampung Utara telah mencabut keseluruhan (SK) peristiwa roling jabatan (21/3). Dalam pengertianya apa yang selama ini terjadi dilingkungan kepemerintahan dari hal tersebut untuk segera dikembalikan seperti sedia kala ke posisinya masing-masing.
“Diposisikan masing-masing seperti halnya juga jabatan Kadis yang sempat dinonjobkan segera dikembalikan pada haknya, begitu juga yang lainnya, ini demi kepentingan pelayanan masyarakat, ini demi ketertiban masyarakat, ini demi menjaga kondusifitas jelang pilkada yang tinggal menghitung hari, karena pesta demokrasi sangat penting untuk kemajuan kabupaten Lampung Utara,”tutupnya.
Terpisah, Hal senada juga diungkapkan Ketua LSM Lembaga Anti Korupsi Daerah (LAKDA) Rusli,ia juga berharap dengan hasil rapat koordinasi kemarin di kementerian dirinya menghimbau Plt Bupati Lampung Utara Sri Widodo segera menyelesaikan ini semua dengan segera,jangan timbul persoalan-persoalan baru lagi yang menantang atau mengangkangi UU RI dan Peraturan yang tentunya berlaku di NKRI.
“Saya berharap kedepannya Kab Lampung Utara Kondusif aman di semua lini dilingkungan kepemerintahan khususnya dibagian masyarakat umum, agar sama-sama menjaga Kab Lampung Utara yang kita cintai, siapapun kelak yang menjadi pemimpin nanti, ini suatu pembelajaran buat kita semua, mari kita wujudkan kebersamaan membangun Lampung Utara,”pungkasnya.(gn/red).
