Tanggamus, Penacakrawala.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanggamus melalui Asisten Bidang Perkonomian, Pembangunan dan Bagian Perekonomian Kabupaten setempat, gelar rapat Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) terkait penyusunan laporan dan perencanaan kegiatan TPID. Jumat, 28 Februari 2020, di ruang rapat Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan kantor Setdakab.
dalam Sambutan Sukisno Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan, menegaskan bahwa, upaya pengendalian inflasi di Kabupaten Tanggamus perlu adanya dukungan Pemerintah Daerah dan Stakeholder dalam pelaksanaan intervensi di berbagai Kegiatan serta kebijakan.
“Misalnya dukungan Data Harga komoditas pangan, ketersediaan pangan, distributor produk strategis dari dan keluar Kabupaten Tanggamus serta lainnya. Satu hal yang tidak kalah pentingnya adalah meningkatkan kinerja TPID yang selama ini belum optimal. TPID sebagai wadah koordinasi, memiliki peran yang semakin strategis dalam mendukung pencapaian sasaran inflasi yang rendah dan stabil di suatu daerah,”ungkap Sukisno.
Sugaryadi Kepala BPS Kabupaten Tanggamus pun turut menjelaskan, inflasi adalah gejala ekonomi yang tidak mungkin dihilangkan secara tuntas. Berbagai upaya yang dilakukan biasanya hanya sebatas pengendalian inflasi saja.
“Untuk Provinsi Lampung, Kab/Kota yang diukur angka inflasinya adalah Kota Bandar Lampung dan Kota Metro berdasarkan survey biaya hidup (SBH). Untuk Kabupaten Tanggamus, nilai inflasi dihitung merujuk angka inflasi dari Provinsi Lampung,”ujarnya.
Sedemikian dengan, Firmalinda Kepala Bagian Perekonomian Kabupaten Tanggamus juga memaparkan, berdasarkan review aspek proses TPID Kabupaten Tanggamus Tahun 2017 dan 2018, evaluasi kinerja TPID Kabupaten Tanggamus dalam kondisi “ Tidak Melaporkan “ (masih belum mencapai 100%). Artinya, dalam kurun periode tersebut, Pelaporan ( 2017 ) dan OPS -One pages Number ( 2017,2018 ) tidak dilaksanakan secara keseluruhan.
“Selain itu, perlu membuat bentuk baku dari Roadmap Pengendalian Inflasi. Ini menjadi tugas kita semua selaku pemangku kegiatan, agar kedepan semua kegiatan yang terkait dalam Pengendalian inflasi dapat terkoodinir dan terlapor,”tandanya. (RIS/Uud)
