BUANAINFORMASI.COM-Pasca kegiatan Bimtek Peratin di Bali yang kontraversi, dilanjutkan dengan kegiatan Karang Taruna bersama perangkat Desa di Hotel Nusantara Bandar Lampung dari hari Minggu sampai dengan Selasa, 18-20 September 2016, dan kabar akan ada pelatihan kembali bagi aparatur Desa dan juga rencana Ibu-Ibu PKK Desa kunjungan ke Bandung menambah daftar kontroversinya kegiatan-kegiatan yang semuanya dikoordinir oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan Desa (BPMPP) Lambar.Senin (19/09/2016)
Kontroversi yang pertama terkait dengan sumber dana kegiatan. Kegiatan-kegiatan tersebut dananya berasal dari Alokasi Dana Desa masing-masing Desa. ini mulai Yang dalam penganggarannya melalui beberapa proses tahapan dan tercantum dalam Rencana Kerja Desa (RKP), Anggaran Pendapatan dan Belanja desa (APB-Desa) tahun berjalan 2016.
Kontroversi yang kedua, penyelenggaraan kegiatan-kegiatan tersebut yang menimbulkan banyak pertanyaan bahkan kecurigaan. Kenapa tempat bimtek harus di Bali? Kenapa pelaksanaanya banyak peratin yang diwakili oleh Sekretarisnya? Kenapa DPRD Lambar melalui komisi I harus memanggil dan mengadakan searing dengan BPMPP? Kenapa penyelenggaraannya terkesan diam-diam? Kenapa kegiatan tersebut tidak disosialiasikan terlebih dahulu?
Ditengah proses menjelang Pilkada 2017, akhirnya dimasyarakat muncul kesan “BPMPP tengah Berpolitik”. Perspektif seperti ini harus direspon serius oleh semua pihak. Jangan sampai ada PNS atau Satker yang ikut berpolitik atau bermuatan politik praktis dalam kerjanya.Dikuatirkan ini bisa menimbulkan ketidak kondusifan situasi dan kondisi serta suasana menjelang Pilkada. Dan juga bisa membawa dampak negatif kepada calon tertentu dikarenakan kesalahan perpsepsi yang berawal dari jeleknya komunikasi Satker terkait.
Kontroversi yang ketiga, BPMPP mengurus Karang Taruna,membuat kegiatan dengan tema utama terkait Karang Taruna dan pesertanya Karang Taruna. Sejak kapan BPMPP ngurusin karang taruna? Lalu apa saja kemana itu dinas sosial lambar?.
Semua ini, sekali lagi dimasyarakat menimbulkan persepsi bahwa BPMPP Lambar sedang berpolitik atau latah bermain pilitik atau sudah ditunggangi kepentingan politik. Khususnya politik pilkada, Jika ini benar berarti ini harus diusut dan diperingatkan.
BPMPP harus menjawab dan menjelaskan hal-hal tersebut diatas. DPRD pun harus tegas menyikapi hal ini, Jika DPRD Lambar sebagai Lembaga Wakil Rakyat yang menpunyai fungsi mengawasi pelaksanaan APBD dan kinerja Pemkab diam saja, mungkin masyarakat melalui Ormas atau Organisasi lainnya bersama-sama membuat laporan kepada kepolisian terkait masalah ini. Yang diadukan bukan hanya Eksekutif (BPMPP) tetapi juga lembaga wakil rakyat yang diam tidak menjalankan fungsinya.
Semoga permasalahan diatas tidak merusak kondusifitas proses pilkada yang sangat dijaga oleh Bupati Mukhlis Basri. Tetapi jika BPMPP tidak bisa menjaga suasana kondusif tersebut, perlu dipertimbangkan untuk dilakukan pergantian kepala BPMPP. Tetapi jika BPMPP bisa menjelaskan dan mendudukan persoalan diatas sehingga masyarakat mendapat kejelasan dan paham dengan langkah dan kebijakan BPMPP itu lebih baik bagi semua pihak.(Redaksi BI/Anton Hilman)
