Lampung Utara, buanainformasi.com – Kejelasan Pembayaran Provisional Hand over (PHO) Rekanan kontraktor tahun 2017 kembali di pertanyakan, Rekanan kontraktor yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Lampung Utara (APLU) akan menggelar Aksi Besar-besaran dengan menurunkan Massa sebanyak Seribu orang ke Kantor Pemerintah Daerah setempat yang di rencanakan Pada hari Senin (28/5/2018).
“Kami akan menggelar Aksi hari Senin nanti, terkait tertundanya Pembayaran Dana PHO 2017 yang sampai saat ini tidak ada kejelasan dari Pemkab.Lampura, serta meminta Plt.Bupati, Sri Widodo menunda Lelang Paket proyek di Dinas PUPR saat ini, ini adalah bentuk dari Kekecewaan kami Kepada Plt.Bupati Sri Widodo, karena batas kesabaran kami bersama Rekan-rekan yang lain telah habis menunggu Janji yang pernah di sampaikan oleh Plt.Bupati Sri Widodo beberapa waktu yang lalu,”Ujar Imam Suhada yang di Amini Rekan-rekan yang lain, Selasa (22/5).
Hal tersebut menyusul pernyataan Plt. Bupati Sri Widodo, bahwa Dana PHO 2017 belum bisa di bayarkan, dengan alasan tidak adanya Dana Anggaran yang masuk ke Kas Daerah. “hal itu akan menjadi Bomerang untuk dirinya sebagai Pimpinan tertinngi di Kab.Lampura ini”, ujarnya.
“Dan ini tidak sesuai dengan Kesepakatan yang pernah disampaikan oleh beliau dan beberapa Petinggi lainnya, saat pertemuan diruang kerjanya beberapa waktu yang lalu, dimana beliau yang meminta Satker yang bersangkutan dalam hal ini untuk dapat segera menyelesaikan Hak-hak Rekanan Kontraktor”.
“Kalau memang beliau mengatakan tidak adanya Sumber Dana yang masuk ke Kas Daerah, dan belum adanya ketersediaan Dana, lalu mengapa menginstruksikan Kadis PUPR untuk segera melaksanakan Lelang Paket Proyek”, Jelas Imam.
Sementara tunggakan Dana PHO Rekanan 2017 sampai saat ini belum ada kejelasan, namun Proses lelang sudah dilaksanakan Pada Tanggal 9 Mei kemarin, bahkan dari sekian Ratus Paket Proyek yang diTotal Anggarannya mencapai kurang lebih Rp.140 Millyar.
“Hal ini yang dikhawatirkan akan membuat permasalahan baru di Lampura, serta dapat memperburuk Situasi yang saat ini memang sedang tidak menentu dengan bermacam Isu Politik”, jelasnya.
Ditempat yang sama, Indra hamzah yang juga salah satu Anggota APLU mengatakan bahwa, Dibawah Kepemimpinan Plt,Bupati, Sri Widodo saat ini, banyak mendapat kecaman dari berbagai kalangan masyarakat Kab.Lampura, yang menilai dibawah kepemimpan Sri Widodo, Lampura semakin kacau dengan banyaknya Aksi dan Problema yang dirasakan oleh masyarakat saat ini.
“Ini bentuk dari ketidakpercayaan masyarakat pada seorang Pemimpin yang tidak bisa mengayomi, dan di nilai haus akan Jabatan, tetapi tidak punya Skill dalam Pemerintahan”, Ujar Indra.
Dan Saya Khawatir, akan lebih banyak lagi Aksi-aksi lain yang akan menuntut Hak mereka ke Pemkab.Lampura, bila Plt.Bupati tidak dapat menyelesaikan Permasalahan yang ada saat ini,”tegasnya.(red)
