Buanainformasi.com-Pemerintah Provinsi Lampung menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dan Capacity Building Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Provinsi Lampung tahun 2016, Selasa (11/10/2016) di Bandar Lampung.
Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo dalam sambutannya yang disampaikan melalui Pj. Sekda Provinsi Lampung Sutono menyampaikan bahwa dirinya berharap Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten/ Kota se- Provinsi Lampung dapat berperan aktif dalam pengendalian inflasi di dalam daerah, serta mengambil arah kebijakan stabilitasi harga bahan pokok dan penguatan koordinasi Tim pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
Kabag Humas, Biro Humas dan Protokol Heriyansyah, Pj. Sekdaprov juga meminta TPID menindak lanjuti arahan Mendagri dalam Rakornas VII TPID yang lalu. Kemendagri, Bank indonesia, dan Kemenko bidang perekonomian. Instruksi Mendagri yakni mengamanatkan kepada seluruh Gubernur, Walikota dan Bupati untuk segera membentuk tim pengendalian inflasi daerah (TPID).
Rapat dilaksanakan guna menyusun roadmap pengendalian inflasi TPID kabupaten/kota se- Provinsi Lampung. Sehingga arah pengendalian inflasi TPID kabupaten/kota dapat sejalan dan mendukung program pengendalian inflasi TPID Provinsi. Pj Sekda juga mengharapkan, agenda Rapat Koordinasi tersebut dapat ditindak lanjuti yaitu menjaga ketersediaan pangan, menjaga kelancaran distribusi, menjaga harga yang wajar dan terjangkau serta komunikasi koordinasi dengan pihak terkait dalam menjaga stabilitas harga di daerah baik di Pemerintah Provinsi Lampung maupun Pemerintah Kabupaten / Kota se- Provinsi Lampung.
Dalam laporan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung Arief Hartawan menjelaskan, sampai dengan bulan September 2016 atau 9 bulan pertama tahun 2016, inflasi di Provinsi Lampung baru mencapai 1,19% (ytd), walaupun untuk inflasi nasional sebesar 0,22% (mtm).
“Dengan perkembangan tersebut, inflasi di Lampung tahun 2016 menurut pandangan kami tidak menjadi permasalahan. Hingga akhir tahun ini diperkirakan masih akan terkendali pada level yang cukup rendah dibawah 4% (yoy),” ungkap Kepala Perwakilan BI.
Untuk itu terdapat beberapa catatan pengendalian inflasi. Sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap faktor pemicu inflasi daerah, inflasi tetap terjaga pada level yang rendah dan cenderung menurun disetiap periode.
Lanjutnya, pembentukan TPID diawali pada tahun 2008 yang diinisiasi oleh Pemerintah Daerah pulau Jawa untuk bersama-sama bersinergi dengan bank Indonesia kantor perwakilan mengatasi gejolak harga pangan yang tinggi. (Rilis Humas/Editor Buana)
