Lampung, buanainformasi.com – Pemprov Lampung terus mengupayakan program pengembangan rajungan agar memiliki multiplier effect bagi masyarakat.
Program pengelolaan dan pengembangan yang terintegritas melibatkan masyarakat diharapkan mampu meningfkatkan taraf hidup rakyat terutama nelayan.
”Dengan mengutamakan program padat karya, sebanyak mungkin melibatkan nelayan, jangan sampai penggunaan teknologi malah menghilangkan kesempatan bagi masyarakat terutama nelayan untuk bekerja dan meningkatkan taraf hidupnya,” ujar Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo saat menerima audiensi Komite Pengelolaan Perikanan Rajungan Berkelanjutan (KPPRB) Pesisir Timur Provinsi Lampung, di Ruang Kerja Gubernur Senin, 27 Agustus 2018.
Dalam audiensi itu, hadir Noah Greenberg, direktur Starling Resources, Emilia Litsinger pimpinan Eniviromental Defense Fund (EDP) Indonesia / Yayasan Bina Usaha Lingkungan ( YBUL) dan Perwakilan YBUL M. Kahazali Harahap.
Ridho berharap Tim Inisiatif Pengelolaan Perikanan Rajungan Berkelanjutan Provinsi Lampung (IPPRB) yang dibentuk pada tahun 2017 dan didukung oleh berbagai pemangku kepentingan di antaranya pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, perwakilan nelayan, pembina, miniplant dan UPI, akademisi, dan organisasi masyarakat dapat berjalan baik.
Gubernur Lampung juga mendorong implementasi dari rencana aksi pengelolaan perikanan rajungan berkelanjutan pesisir timur Lampung.
Termasuk pula mempersiapkan kerangka kelembagaan pengelola perikanan rajungan Lampung.
“Kita menjaga sustainability (keberlanjutan) pengelolaan perikanan rajungan. Ini harus segera diimplementasikan. Kita harus membuat proses pengolahan perikanan rajungan dari hulu hingga ke hilir diolah di Lampung pada sentra industri pengolahan rajungan Provinsi Lampung,” ujar Gubernur Ridho. (*)
