Lampung barat,buanainformasi.com-Pertumbuhan ekonomi Lampung Barat didorong dengan adanya kenaikan komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga dan komponen pengeluaran konsumsi pemerintah. Hal itu dikatakan Bupati Lampung Barat Mukhlis Basri, saat paripurna pengantar Raperda APBD 2017, di Aula DPRD setempat, Senin (31/10/2016)
Menurut Mukhlis hal itu bisa dilihat dari tahun 2013 sebesar 5,16 persen, tahun 2014 naik sebesar 5,57 persen, dandan di 2015 mengalami sedikit lonjakan yakni 5,60 persen. “Total pertumbuhan ekonomi selama tiga tahun ini masih terjaga dengan rata-rata lima persen. Tapi, laju inflasi 2017 tetap pada kisaran 2,5 sampai 6 persen,” kata Mukhlis.
Berdasarkan PP No. 18 tahun 2016, tentang Perangkat Daerah dan disahkan Perda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Sehingga, struktur organisasi dan tata kerja perangkat daerah mengalami perubahan yang berdampak pada pengalihan dan penyesuaian urusan, nomenklatur SKPD, serta pendananya.
Lebih lanjut mullis Menjelaskan,berdasarkan Hasil perhitungan pendapatan APBD Lampung Barat tahun 2017, sebesar Rp773,27 miliar. Namun, mengalami penurunan sebesar 26,42 persen. Hal itu disebabkan penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang belum dialokasikan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 tahun 2016.
lanjutnya PAD pada APBD 2017 sebesar Rp. 40,76 miliar. Meliputi empat komponen yaitu hasil pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan dari pendapatan lainnya yang sah.
Kemudian, dana perimbangan sebesar Rp. 574,65 miliar yang terdiri dari bagi hasil pajak atau bagi hasil bukan pajak dan Dana Alokasi Umum. “Dan untuk dana lain-lain pendapatan yang sah meliputi pendapatan hibah, dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya. Dan, dana penyesuaian dan otonomi khusus,” terang dia.
Dalam mengalokasikan belanja daerah pada APBD 2017, dilaksanakan dengan memperhatikan arah pembangunan dengan tema penguatan pembangunan infrastruktur. Kemudian, ekonomi kerayatan dan pelayanan dasar publik. Serta, mengatasi ketertinggalan daerah menuju Lampung Barat sejahtera dengan delapan prioritas. Yaitu, pengembangan infrastruktur daerah peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan kualitas kesehatan, penataan Kota Liwa. Kemudian, kemandiran pangan, pemberdayaan budaya lokal dan destinasi wisata, pembangunan pedesaan, penanganan bencana, lingkungan hidup dan energi listrik.
“Dan terakhir yaitu peningkatan tata kelola pemerintah yang bersih dan baik dalam upaya reformasi birokrasi serta peningkatan keamanan daerah, itu terlaksana atas bantuan dari DPRD. Kami tidak bisa berjalan dengan baik jika tidak ada dukungan dari para anggota Dewan,” ujar Mukhlis.(Romi erlan)
