Lampung Barat, Buanainformasi.com-Penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu prioritas Nasional pada kabinet Indonesia bersatu II tahun 2015-2020, dari 11 prioritas yang telah ditetapkan. rapat tim koordinasi penanggulangan kemiskinan yang diselenggarakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)digelar di Ruang Rapat Pakuwon.
Wakil Bupati Lambar Drs.Makmur Azhari mengungkapkan bahwa penanggulangan kemiskinan mempunyai sekala yang besar di banding prioritas yang lain.
Menurut Wabup, dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan, diperlukan langkah-langkah koordinasi dan pengendalian yang kongkrit dalam percepatan penanggulangan kemiskinan. Untuk itu, pemerintah telah menertibkan peraturan presiden (perpres) nomor 15 tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan yang merupakan penyempurnaan dari perpres nomor 13 tahun 2009 tentang koordinasi penanggulangan kemiskinan.
“Upaya percepatan penanggulangan kemiskinan salah satunya tidak terlepas dari penguatan kelembagaan penanggulangan kemiskinan baik di tingkat pusat maupun daerah,” ujarnya.
Dijelaskannya, berbagai program penanggulangan kemiskinan akan terus dilanjutkan , diantaranya dana desa (DD) akan terus dilaksanakan sebagai implementasi nawacita dan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Namun tantangannya adalah bagimana meningkatkan kualitas pemanfaatan DD agar kualitas dan partisipasi masyarakat dapat lebih ditingkatkan.
Dilanjutkan dengan mengembangkan bantuan sosial terpadu bagi masyarakat miskin berbasis keluarga dan penyaluran bantuan yang berbasis rumah tangga akan lebih diperpanjang, serta peningkatan akses usaha mikro dan kecil terhadap sumber daya produktif, selanjutnya yang terakhir meningkatkan koordinasi pusat dan daerah dalam penenggulangan kemiskinan, melalui agenda kerja koordinasi yang terintegritas antara kelembagaan tim Nasional percepatan penggulangan kemiskinan (TNP2K) hingga TKPK daerah (provinsi dan kabupaten/kota) penguatan basis data kemiskinan secara universal.
Sementara itu, dalam pemaparannya Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Tri Kuntjoro, S.E menyampaikan, berdasarkan hasil pemutahiran basis data terpadu (PBDT) tahun 2015 desil 1 rumah tangga miskin di Kabupaten Lambar mengalami penurunan menjadi 12.821 rumah tangga sasaran (RTS) dari 18.901 RTS (hasil PPLS 2011) namun untuk secara resminya masih menunggu peraturan presiden (Perpres).
“Estimasi pencapaian pengurangan persentase penduduk miskin di kabupaten Lambar tahun 2015 sebesar 13,70 %. Pencapaian tersebut sudah dibawah angka kemiskinan Provinsi lampung pada tahun 2014 sebesar 14,21 %, oleh karena itu perlu sinergis dan kerja keras untuk mempertahankan serta menurunkan angka kemiskinan,” ujar Tri
Lebih lanjut ia mengatakan , ada tiga indikator pengentasan kemiskinan yaitu meningkatnya indeks pembangunan manuasi (IPM), pertumbuhan ekonomi, serta menurunnya persentase penduduk miskin. Untuk Kabupaten Lambar sendiri, strategis pengentasan kemiskinan (perpres nomor 15 tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan) yaitu mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin, mengembangkan dan menjamin kelanjutan usah mikro dan kecil serta mensinergikan kebijakan dan program penaggulangan kemiskinan.(Rilis Humas/Editor Buana)
