Pesisir Barat, buanainformasi.com-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesisir Barat menggelar Rapat Paripurna Dalam rangka pandangan umum fraksi terhadap nota pengantar pemerintah atas ranperda rencana pembangunan jangka menengah daerah ( RPJM-D ). Paripurna dilaksanakan di Gedung Wanita kantor pemerintah setempat. Rabu (10/08/2016)
Hadir dalam rapat tersebut Bupati Pesisir Barat Agus Isriqlal, wakil bupati Erlina, Sekda Pesisir Barat Fredy serta seluruh Kepala SKPD dan dipimpin oleh wakil ketua I M.Towil didampingi Ketua DPRD Pesisir Barat Piddinuri dan Wakil ketua II AE. Wardhana Kesuma.
Pandangan Fraksi PDIP disampaikan Rifzon Efendi, belum ada sosialisasi yang baik terkait rencana pembangunan kantor bupati dan DPRD. “Masih terdapat perbedaan pandangan yang menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Perlu dilakukan evaluasi dan sosialisasi kepada masyarakat umum terkait rencana pembangunan perkantoran tersebut.” ujar Rifzon.
Sementara pandangan dari fraksi Demokrat yang disampaikan Juliansyah, “pemkab harus memperhatikan aset-aset daerah seperti bendungan atau irigasi yang sangbermanfaat dan dibutuhkan oleh para petani.Pemkab Pesisir Barat harus mengalokasikan anggaran serta pemerataan pembangunan infrastruktur di wilayah terisolir.”ujarnya
Pandangan Fraksi Gerindra-PKS yang disampaikan oleh Ahmad Husaini mengkritik penyajian data yang tidak akurat. Seperti terkait adanya rumah sakit pada Tahun 2015, padahal diketahui bersama, rumah sakit tersebut masih tahap pembangunan.“Maka untuk itu Fraksi Gerindra-PKS mengharapkan agar data yang disampaikan sesuai dengan fakta di lapangan. ujar Husaini.
Pandangan Fraksi Pesisir Barat Bersatu disampaikan Agus Cik pihaknya berharap Pemkab dapat melaksanakan amanat rakyat untuk membangun Pesisir Barat segala potensi yang ada, serta memanfaatkan sumber daya alam serta sumber daya manusia secara optimal.(Nova)
