Lampung selatan, buanainformasi.com-Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo menilai Aparatur Sipil Negara dituntut memiliki kemampuan integral. Sehingga pelaksanaan kepemimpinan berlangsung komprehensif. Demikian disampaikan Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo sore kemarin Rabu (29/3) saat memberikan sambutan pada acara Pembukaan Diklatpim III Gelombang I Bagi Pejabat Esselon III pada Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung di Gedung Aula Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung, Hajimena, Lampung Selatan.
Diinformasikan Karo Humas dan Protokol Bayana,Diklat Kepemimpinan Tingkat III Angkatan I Tahun 2017 ini diikuti oleh sebanyak 40 orang pejabat esselon III yang berasal dari Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung. Hadir dalam kesempatan ini Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung Zaini Nurman, Kepala Bappeda Provinsi Lampung Taufik Hidayat,Kepala Kabid Pengembangan Diklat Kepemimpinan dan Prajabatan LAN RI Hartoto serta pejabat esselon II, III dari Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.
Terkait dengan pola kepemimpinan saat ini, Gubernur mengatakan pihaknya terus berupaya menerapkan sinergitas kebijakan strategis daerah. “Saya harus memastikan bahwa para bupati walikota harus memahami apa arah kebijakan pembangunan provinsi Lampung. Selain itu dilakukan soliditas kebijakan sektoral daerah. Karena diperlukan dukungan formal kebijakan dari bupati/walikota. Saya harus memastikan mereka memahami dan sejalan dengan Pemerintah Provinsi,” ungkap Gubernur.
Dalam sambutannya Gubernur juga mengajak Aparatur untuk menjaga wibawa pemerintahan. Secara luas ASN adalah tulang punggung pembangunan di Indonesia. Yakni sebagai wakil Kementerian Negeri yang dipresentasikan oleh Pemerintah Daerah di setiap wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
“Inilah esensi dari perwujudan Nawa Cita dengan memperkuat kehadiran negara disetiap negara, yakni pemerintah daerah, ” ujar Gubernur .
Dalam penutupnya Gubernur Lampung mengatakan, menilik urgensi dan pentingnya sasaran diklat, maka diklat harus dipahami dan dilihat dari perspektif sebuah sistem kediklatan. Diklat hendaknya dilihat dari sebuah sistem, sehingga sasarannya efektif. “Evaluasi peserta, kualitas penyelenggaraan dan kompetensi tenaga pengajar, masih perlu ditingkatkan secara bertahap dan berkesinambungan,” tutupnya(red/Rls)
