Buanainformasi.com 
– Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi, tengah banyak digunjing. Sebab sejumlah langkah dan kegiatannya dinilai berlebihan bahkan bertentangan.
Seperti yang saat ini tengah ramai diperbincangkan soal keputusannya mempersilakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) menggunakan mobil dinas untuk mudik. Kebijakan itu tak pernah terjadi di zaman pemerintahan sebelumnya.
“Fleksibel saja. Kalau memang enggak punya kendaraan dan menggunakan sarana angkutan umum lebih menyulitkan, dan kendaraan itu (kendaraan dinas) dipergunakan untuk manfaat lebih besar, enggak apa-apa,” kata Yuddy.
“Dari pada enggak dipakai. Asalkan bensinnya bayar sendiri, dirawat dengan baik,” tambah Yuddy.
Namun, Yuddy mengingatkan, pengguna kendaraan dinas tidak boleh menyalahgunakan aset milik pemerintah itu. Menurut dia, kendaraan dinas harus bisa dipertanggungjawabkan penggunaannya.
“Yang penting tidak mubazir dan bermanfaat, tidak disalahgunakan. Selama penggunaannya dalam proporsi wajar, silakan,” ucap Yuddy.
Ucapan Yuddy langsung menuai pro dan kontra. Kebijakan itu juga dianggap bertentangan dengan imbauan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Namanya menteri PAN harusnya leading berikan contoh. Filosofinya begini, jangan aset negara atau fasilitas negara digunakan untuk kepentingan pribadi. Mobil dinas itu kan namanya mobil dinas kepentingan untuk mobil dinas,” jelas Plt pimpinan KPK, Johan Budi, beberapa waktu.
Sadar dirinya diserang, Yuddy berdalih dia hanya menjalankan perintah undang-undang. Yuddy pun menyebut sudah mendapat persetujuan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
“Terkait dengan masalah mobil dinas, bapak Wakil Presiden juga melarang digunakannya kendaraan dinas operasional. Yang boleh dipergunakan adalah kendaraan dinas yang melekat pada masing-masing pejabat pemerintah. Jadi saya selaku menteri, ikut apa kata Wakil Presiden,” dalihnya.
Meski Yuddy ngotot memperjuangkan kebijakan itu, nyatanya sejumlah pejabat di daerah memilih tak manut. Rata-rata, alasan mereka karena mobil dinas merupakan milik negara dan diperuntukkan untuk kepentingan rakyat.(Sumber : Merdeka.com)
