Tanggamus, Penacakrawala.com – Menyikapi persoalan dugaan kurang transparan serta tindakan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) terkait Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2018 – 2020 Pekon Sidorejo Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus.
Romadi Sekretaris Desa Sidorejo nyatakan dugaan tersebut tidak benar serta mengada-ada. Jum’at, 22 Januari 2021.
“Terkait berita yang beredar itu, saya pribadi tidak pernah melakukan hal yang diduga melakukan tindakan KKN dan ini akan saya pertanggung jawabkan sesuai dengan apa yang diucapkan warga,”ucapnya.
Adapun menurut warga yang menduga terkait kurang transparan, Romadi menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi terkait hal tersebut.
“Dana Desa 2018 dengan kode pagu yang dicantumkan dibeberapa media itu memang benar. Jadi, kode pagu itu bukan untuk membeli bola 3 biji tapi untuk dana pemerataan lapangan bola, dan itu sudah terealisasi dan bisa saya pertanggung jawabkan,”ujarnya.
Selanjutnya, menurut Romadi terkait keterangan warga tentang tarif administrasi KK sebesar Rp.150.000 tidak benar, Romadi siap dihadapkan warga tersebut untuk meluruskan adanya tudingan yang menurutnya merugikan harga diri.
“Tudingan itu tidak benar, saya siap jika harus dihadapkan kepada warga yang menuding saya seperti itu, saya merasa sudah dirugikan atas tudingan dari warga saya sendiri, selama ini kuranh apa saya melayani masyarakat, jangan kan pelayanan administrasi, pelayanan bantuan sosial pun saya kedepankan demi warga tanpa meminta tarif. Karena saya bekerja untuk melayani masyarakat dengan amanah,”terangnya dengan nada sedih dan penasaran.
Adapun dugaan selanjutnya terkait Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), Romadi menyanggah akan dugaan Perangkat Desa menerima BLT DD tersebut. Menurutnya selama bantuan tersebut dikucurkan, pemerintah desa sudah mendata sesuai Kriteria Penerima Manfaat (KPM).
“Kami sudah menjalankan aturan pemerintah terkait pelaksanaan BLT-DD. Menurut saya KPM disini sesuai kriteria dan tidak ada perangkat desa sampai Kadus yang mendapatkan bantuan itu, jika memang warga melihat perangkat desa sampai kadus mendapatkan BLTDD, saya ingin tahu siapa perangkat desa yang diduga,”paparnya.
Lanjut Romadi, Saya juga ingin jelaskan bahwa pernyataan masyarakat terkait pilkakon itu sangat mengada – ada, dan tidak sesuai dengan yang saya rasakan di lapangan. Saya ini sudah semaksimal mungkin menyukseskan pilkakon kemarin tanpa mengeluh, saya sadar bahwa pernyataan warga tersebut karena terdampak politik calon, saya rasa apa yang disampaikan warga terpengaruh dengan kondisi tersebut. Adapun masalah yang dijelaskan warga di dalam berita PPWI, saya siap jika dugaan tersebut benar benar saya lakukan, akan tetapi sebaliknya, jika semua itu tidak terjadi dengan saya, saya perlu pertanggungjawaban atas dugaan terhadap diri pribadi saya,”tandasnya.
(Mas’ud)
