Lampung Selatan, Penacakrawala.id – Penyebab ratusan pengurus penyeberangan truk (Petruk) menggelar unjuk rasa menuntut akses masuk ke Pelabuhan bakauheni, Lampung Selatan akibat surat tak digubris PT ASDP Indonesia Ferry (persero).
Wakil Ketua Petruk, Edi Manaf menyampaikan, beberapa waktu lalu pihaknya sudah pernah melakukan mediasi dengan PT ASDP Cabang Bakauheni.
Namun tak digubris, hingga akhirnya mereka menggelar aksi demonstrasi.
“Kita sudah melayangkan surat tapi tidak ada kepastian. Dengan diskusi tadi, kami selaku mewakili kawan-kawan belum bisa berbicara banyak disini mengiyakan atau tidak karena keputusan itu akan diambil bersama-sama dengan kawan-kawan pengurus,” kata Edi, Jumat (21/6/2024).
Ia mengatakan, para pengurus pada dasarnya tidak menolak sterilisasi yang diterapkan di Pelabuhan Bakauheni selama ada pemberitahuan.
“Jadi kami ke depan menginginkan apapun yang sterilisasi pihak ASDP tolong dikonfirmasikan ke kami, jangan semaunya sendiri jadi tidak ada miskomunikasi,”
“Kami selaku mewakili perusahaan truk logistik itu bukan semata-mata hanya untuk memantau mobil naik kapal, tapi banyak regulasi lain yang harus kami jalankan,” ujarnya.
Disinggung mengenai kerugian materi yang timbul akibat penerapan kebijakan sterilisasi Pelabuhan Bakauheni, ia menjawab tidak ada.
“Kerugian secara materi tidak ada, tapi dengan berjalannya sterilisasi menurut kami belum bisa kami terima. Karena kami harus bertemu dengan supir langsung,” katanya.
“Karena 50 persen pengguna truk di Pelabuhan Bakauheni banyak memakai nota,” sambungnya.
Disinggung apa yang menjadi keinginan para demonstrasi, pihaknya meminta kembalikan akses seperti semula, dan pihaknya dibina seperti apa mekanisme zona mana yang tidak bisa dilalui.
Andaikata keinginan demontrasi tidak diakomodir oleh pihak ASDP, pihaknya akan mencoba membangun hubungan antara kedua belah pihak.
“Kami coba membangun chemistry dengan ASDP seperti apa kedepan. Kami juga akan berbenah selaku organisasi yang dituakan kawankawan pengurus truk yang akan mengkoordinir meminta secara legalitas,”
“Kalau bisa kesepakatan MoU yang baku jangan ganti kepala cabang ganti kebijakan,” tukasnya. (**/red)
