Tanggamus, buanainformasi.com – Asisten I Bidang Pemerintah Paksi Marga didampingi Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Fb. Karjiono menghadiri acara Rapat Pembahasan Gangguan Gajah Sumatra yang Ada di Tanggamus, bertempat di Kantor Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) Pekon Terbaya Kecamatan Kotaagung, Senin (30/4).
Turut hadir Kapoles Tanggamus AKBP Made Rasma,S.Ik, M.Si, Dandim 0424 Kol.Inf. Hasto Utomo, Ketua DPRD Tanggamus Heri Agus , Asisten I Bidang Pemerintahan Paksi Marga,Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Fb. Karjiono,Sudin Anggota DPD RI Komisi IV Prov. Lampung ,Kepala TNBBS Ir. Agus Wahyudiono, Kepala Dinas BPBD Tanggamus Romasyadi, Kadis Kehutanan Provinsi Lampung Bpk.Wiyogo,Camat Semaka Edi Pakhrurozy, Perwakilan dari PolHut, Perwakilan dari Tamling, anggota HKm,Fajar Sumantri dari Lsm.
Dalam sambutan Kepala TNBBS Kotaagung Bapak Ir. Agus Wahyudiono Beliau sampaikan bahwa rapat ini bertujuan untuk menarik kesimpulan dan berbagi ruang serta masukan-masukan dan perlu adanya tataran untuk mengatasi masalah atau konflik gajah yang selama ini meresahkan masyarakat Tanggamus.
Selanjutnya, Camat Semaka Edi Fakhrurrozi melaporkan bahwa hampir satu tahun lebih ini masalah gajah ini blum bisa terselesaikan dan masalahnya juga adalah terbentur dengan dana , beliau pengen ada 4 gubuk gajah dilokasi karna dari hasil survey mereka bisa memantau keberadaan gajah tersebut.
Beliau mohon untuk bisa memfasilitasi apa-apa yg menjadi kendala dibawah, karna apa -apa yang terjadi larinya masalah tersebut kepada Camat.
Harapannya hewan tersebut bisa hidup berdampingan dengan Masyarakat dengan kata lain tidak mengganggu kita.
Sambutan Bapak Wiyogo dari Dinas Kehutanan Provinsi lampung Terkait dengan konflik gajah ini kita perlu mengetahui komering tentang gajah itu, sehingga kita bisa mengatasi konflik gajah tersebut. Terkait dengan ini semua dengan adanya kebijakan dikemenetrian, bahwa sebenarnya dialokasikan pada wilayah yang sudah terlanjur dilakukan pengolahan oleh masyarakat ,dan perlu adanya perbaikan hutan serta perlu perbaikan dari Masyarakat itu sendiri.
Kita harapkan kedepan masyarakat bisa memahami fungsi dari hutan itu dan bisa memperoleh nilai kesejahteraannya.
Selanjutnya bahwa Pemerintah Provinsi sudah melakukan upaya-upaya kawasan hutan. Dan beliau harapkan dengan bantuan dari pemerintah pusat bisa cepat mengatasi konflik masalah gajah tersebut.
Selanjutnya Kapolres Tanggamus,AKBP Made Rasma mengatakan bahwa tujuan pertemuan dari rapat ini kami memohon kiranya bapak-bapak yang kompeten dari Stakeholder dapat merumuskan masalah-masalah dan masukan-masukan untuk bisa diserahkan kepada Bapak Sudin ketingkat Pusat.
Untuk solusi jangka pendek karna memang permasalahan ini akan segera kita selesaikan, dimana disatu sisi media menyalahkan gajah dan disisi lain gajah menyalahkan manusia. Semoga dengan masukan ini bisa dibawa ke tingkat pusat.
Ditambahkan juga Dandim 0424 Tanggamus Inf.Letk.Hasto Utomo,. beliau sampaikan bahwa perlu dilakukan langkah-langkah untuk mengatasi konflik gajah tersebut yaitu dengan langkah jangka pendek berlaku 6 bulan sampai 1 tahun.
“Apabila ditahun ini terjadi lagi bisa kita lakukan pencegahan bersama. Kemudian rencana jangka menengah untuk mengolah anggaran dana-dana tersebut, melalui data-data dan fakta bisa diajukan kepada negara. Karena Untuk membuat data jangka menengah bisa sesuai dengat fakta yg ada dilapangan. Selanjutnya untuk kami dari Kepolisian dan TNI sendiri kami siap membantu kapanpun dan dimanapun,” Pungkasnya. (rls/red)
