Tunggakan Dana PHO,BPJS dan BK Segera Dibayar Pemkab Lampura, Soal Dana ADD Masih Tanda Tanya

0
535

Lampung Utara, buanainformasi.com – Plt Bupati Lampung Utara, Sri Widodo berjanji akan menyelesaikan masalah tungakan pembayaran PHO kontraktor, BPJS dan Beban Kerja (BK) saat konfrensi pers bersama pihak DPRD Lampuran dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berlangsung diruangan Wakil Bupati setempat , Kamis (1/3).

“Kami pemerintah daerah akan upayakan untuk membayar dana BK,BPJS, termasuk dana tungakan pembayaran PHO. Nanti satuan kerja (Satker) terkait, dalam hal dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) akan berkoordinasi dengan Komunitas Kontraktor Lampura Bersatu (KLUB). Mana-mana yang mereka tentukan harus dibayar, itulah nanti yang akan diutamakan,” ujar Sriwidodo.

Ia menjelaskan, pembayaran tersebut (PHO) harus sesuai dengan rekomendasi dari komunitas tersebut.Sehingga pihak satker terkait tidak diperkenankan untuk membayar lain. Dan meminta para kontraktor untuk dapat menerimanya, karena kondisi keuangan daerah yang tidak memungkinkan.

“Nanti akan kita bayarkan sejumlah Rp25 miliar dan bertahap nanti kita upayakan untuk terbayar semua, kalau hutang kan semua ada Rp118 miliar. Jadi kita bayar secara bertahap sesuai usulan dari KLUB yang pasti, dan lainnya seperti kegiatan rutin dan beban kerja juga kita realisasikan meski ada yang dua bulan dan satu bulan ” jelasnya.

 

Selain itu, Pihak pemerintah daerah berharap dengan diselesaikannya seluruh permasalahan keuangan dikabupaten ini, jajarannya dapat bekerja lebih maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk lebih semaksimal mungkin.

“Kami mewakili dari pemerintah daerah berharap semua elemen masyarakat dapat ikut serta mendukung program pemerintah, dalam melaksanakan pembangunan didaerah,”Ungkapnya.

Sri Widodo menegaskan, untuk permasalahan Alokasi Dana Desa(ADD) pihaknya tidak berani memakai dana yang bukan diperuntukan untuk membayar dana dimaksud, karena tidak mungkin dana peruntukan yang lain dibayarkan untuk ADD, sebab ADD tahun 2017 tidak bisa memakai anggaran 2018.

“Saya tidak mau memberikan angin surga kepada para Kepala Desa dan perangkatnya, saya mengerti mereka semua berharap dana tersebut untuk dicairkan tetapi saya masih berupaya kalau ada tutupan dari dana talangan yang lain namun, menurut saya kecil kemungkinan untuk terbayarkan, hari senin nanti saya akan mengundang seluruh Kepala Desa untuk menjelaskan yang sebenarnya tentang dana ADD,”tutupnya. (*)