Lampung Utara, buanainformasi.com – Pemerintah Kabupaten Lampung Utara menggelar Rapat Koordinasi Kabupaten Lampung Utara Tahun 2018 yang di hadiri Kepala Dinas dari 40 SKPD, para Camat dan Kepala Desa se-kabupaten Lampung Utara.
Rapat dipimpin langsung oleh Bupati Lampung Utara,H.Agung Ilmu Manku Negara S.Stp.M.H. yang didampingi oleh Asisten I Yuzar dan Asisten III Efrizal, Senin (16/7/2018).
Dalam Rakor kali ini, Bupati Lampung Utara menegaskan dan mengingatkan kepada seluruh ASN beberapa point, antara lain:
1. Kedipsilinan ASN/PNS
2. Meminta Asisten dan Inspektorat dapat menegakan Gerakan Disiplin Nasional Di Kab LU
3. Agar dapat menpelajari topoksi masing-masing ASN
4. Menata Kembali Segala Topoksi Pelayanan Masyakat Prioritas kerja dan keuangan daerah.
5. Meninta Kepada Sat Pol PP Menertibkan Pedagang Yang Berjualan Di Trotoar.
6. Diminta Kepada BLH agar dapat mencari solusi untuk mengatasi sampah Bukit Kemuning.
7. Dinas Pemukiman dapat kembali menata lampu jalan.
8. Agar camat siap ditempat.
9. Agar dinas pasar dapat melakukan pengecekan pasar
10.Kades Dapat Menpergunakan Dana Desa DD dengan baik.
11. Meminta Mengajak Seluruh ASN Kapala Desa Khususnya masyarakat untuk Bersatu,menjaga keamanan, kemajuan bersama dan Sejahtera serta Agamis.
12.Agar dapat terus menjaga Kekompakan.
13 Meminta Kadis Kominfo dapat menjaga keharmonisan dengan seluruh wartawan
Masih dengan Bupati Lampung Utara,Ia juga mengatakan daerah setempat akan segera merealisasikan semua tunggakan mulai dari saat Ini, dan meminta Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah segera mempersiapkan pencairan diantaranya : DD / ADD / PHO / Retensi / Dll, selambatnya mulai dari bulan agustus.
Selesai Rakor, Bupati saat dikonfirmasi terkait lelang Paket Proyek LU beberapa bulan lalu, dan uang muka rekanan kontraktor, dengan tegas dikatakanya dirinya belum me,ikirkan soal uang muka lelang Proyek l2018.
“Kita sedang fokus memikirkan pembayaran tunggakan pemerintah Setempat tahun 2017, soal lelang itupun nampaknya akan memperburuk situasi keuangan daerah, maka dari itu masih akan kita pelajari,jika secara prosudurnya dan regulasinya tidak jelas,maka lelang paket Proyek PUPR 2018 tersebut dibatalkan,”tegasnya. (gn/red)
