Tanggamus, Penacakrawala.com – Menanggapi pemberitaan beberapa media online yang tergabung di AJO Indonesia, adanya keluhan warga yang belum menerima Bantuan Sosial Covid–19 melalui BLT DD , Sekretaris Pekon Dadi Rejo, Kecamatan Wonosobo angkat bicara. Kamis 2 Juli 2020.
“Untuk pendataan kami aparatur pekon dan juga gugus tugas Covid-19 sudah melakukan pendataan, baik dari bansos maupun BLT DD.namun, ada beberapa data yang tidak masuk di dikmensos,ada yang terkendala NIK tidak padan atau NIK belum online dikemendagri.untuk quota bansos dari dinas sosial sejumlah 92 orang dan BLT DD 91 Orang,” Hal ini disampaikan, Feri Sekretaris Pekon Dari Rejo kepada tim media yang tergabung di AJO Indonesia, melalui pesan Whattapp nya.
Lanjutnya ,Mengenai beberapa warga yang belum mendapatkan bantuan covid-19, Pemerintah Pekon Dadi Rejo nantinya akan melakukan musdesus.terkait keterangan yang menyatakan ada 50 persen warga tidak dapat bantuan, itu tidak benar,dan perlu kami luruskan kembali.
“Mudah-mudahan berkat pemberitaan ini warga kami diperhatikan pemerintah,kalau dari kami sendiri tidak kurang kurang untuk ngusahaainnya.Dan saya ucapkan trimakasih kepada kawan kawan media yang sudah perduli dengan warga kami,”kata Feri.
Untuk proses pendataan kami dari pihak Pekon dan tim gugus covid sudah mendatangi kerumah warga warga untuk didata mendapatkan bantuan Covid-19.
“Kita datangi kerumah masing masing , kita minta KK,terus kita musdesuskan mau masuk BLT apa bansos,karena quota BLT kita sedikit.makanya kita masukan ke bansos,ternyata terkendala dan data tidak masuk,”jelas Feri.
Lain halnya keterangan Sahlani, Ketua Ormas Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) Kabuapaten Pringsewu melalui laman komentar Facebook menyatakan, bantuan itu harus merata,kiranya dikumpulkan dulu masyarakatnya yang belum dapat bantuan,terus tanyakan kepala Pekonnya, kenapa ada yang belum dapat bantuan.
“Kalau kepala pekon bilang dananya kurang,itu bisa diajukan ke bupati daftar nama nama masyarakat yang tidak dapat bantuan.tapi,kalau dananya cukup,kakonnya yang kena marah bupati.Kalau BLT DD tidak mencukupi bisa di alihkan ke BLT APBD dan sama sama mendapatkan Rp600ribu,” tegas Sahlani.
( Uud / AJO Indonesia)
