Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung bersama DPRD Provinsi Lampung menyepakati perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk Tahun Anggaran 2026.
Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepakatan oleh Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela dan Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung, Jumat (7/8/2026).
Wakil Gubernur Jihan Nurlela menjelaskan bahwa perubahan KUA dan PPAS merupakan bagian dari proses pengelolaan keuangan daerah. Penyesuaian tersebut dilakukan untuk menyesuaikan kebijakan anggaran dengan perkembangan pembangunan serta perubahan berbagai asumsi yang memengaruhi struktur APBD.
Menurutnya, kesepakatan antara pemerintah daerah dan DPRD menjadi bentuk sinergi dalam menjalankan fungsi pemerintahan, penganggaran, dan pengawasan. Proses pembahasan yang dilakukan secara bersama-sama diharapkan dapat menghasilkan kebijakan anggaran yang mengutamakan kepentingan masyarakat.
Jihan juga menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Provinsi Lampung, khususnya Badan Anggaran, atas masukan dan komunikasi yang terjalin selama proses pembahasan.
Dalam kesepakatan tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung dan DPRD turut menetapkan sejumlah target indikator makro pembangunan hingga akhir tahun 2026. Target pertumbuhan ekonomi diproyeksikan berada pada kisaran 5,30 hingga 5,80 persen, sedangkan Indeks Pembangunan Manusia ditargetkan mencapai 74 hingga 74,40 poin.
Selain itu, tingkat pengangguran terbuka ditargetkan berada di kisaran 3,51 hingga 4,05 persen, sementara angka kemiskinan diproyeksikan mencapai 8,90 hingga 9,65 persen. Pemerintah juga menetapkan sasaran inflasi sebesar 2,5 persen dengan toleransi plus minus 1 persen.
Berdasarkan kapasitas fiskal daerah, pendapatan dalam Perubahan KUA dan PPAS APBD Tahun 2026 diproyeksikan mencapai Rp6,992 triliun. Angka tersebut mengalami penurunan sekitar Rp19,67 miliar dibandingkan target awal sebesar Rp7,012 triliun.
Penyesuaian pendapatan tersebut terutama dipengaruhi oleh perubahan target Pendapatan Asli Daerah dan pendapatan transfer. Sementara itu, pos pendapatan daerah lainnya yang sah tetap dipertahankan.
Di sisi belanja, anggaran direncanakan meningkat dari Rp7,916 triliun menjadi Rp7,991 triliun atau bertambah sekitar Rp74,66 miliar. Tambahan anggaran tersebut diarahkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan prioritas pembangunan, termasuk belanja pegawai, kebutuhan operasional perangkat daerah, serta penyesuaian Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2025 berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit.
Untuk pembiayaan daerah, penerimaan direncanakan mencapai Rp1,098 triliun. Dana tersebut bersumber dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya sebesar Rp98,323 miliar dan rencana penerimaan pinjaman daerah sebesar Rp1 triliun.
Sementara itu, pengeluaran pembiayaan dialokasikan sebesar Rp100 miliar untuk pembayaran cicilan pokok utang yang telah jatuh tempo. Dengan struktur tersebut, pembiayaan netto sebesar Rp998,323 miliar digunakan untuk menutup defisit anggaran sehingga APBD tetap berada dalam kondisi seimbang.
Setelah kesepakatan Perubahan KUA dan PPAS ditetapkan, Pemerintah Provinsi Lampung akan melanjutkan proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan bahwa kebijakan anggaran akan tetap diarahkan untuk mendukung prioritas pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat perekonomian daerah, serta mendorong kesejahteraan masyarakat.
Diharapkan pembahasan perubahan APBD 2026 dapat berlangsung tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga seluruh program pembangunan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan memberikan manfaat bagi masyarakat Lampung.
