Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung terus mendorong pembangunan permukiman yang layak, sehat, dan berkelanjutan sebagai salah satu upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta kesejahteraan masyarakat.
Melalui penyediaan rumah layak huni yang didukung layanan dasar, pemerintah berharap masyarakat dapat memiliki lingkungan tempat tinggal yang lebih sehat sekaligus meningkatkan kualitas hidup.
Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal melalui sambutan tertulis yang dibacakan Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Yanyan Ruchyansah, dalam Apel Gabungan di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, Senin (3/8/2026).
Gubernur menegaskan bahwa pembangunan rumah layak huni bukan hanya bertujuan menyediakan tempat tinggal bagi masyarakat. Lebih dari itu, pembangunan permukiman merupakan investasi jangka panjang dalam meningkatkan kesehatan masyarakat yang pada akhirnya turut mendukung kualitas sumber daya manusia.
Pembangunan permukiman juga memiliki peran penting dalam mendukung berbagai program kesehatan. Lingkungan tempat tinggal yang sehat diharapkan dapat membantu percepatan penurunan angka stunting, penanggulangan tuberkulosis atau TBC, hingga pengendalian penyakit malaria.
Menurut Gubernur, keberhasilan pembangunan tidak semata-mata dilihat dari jumlah rumah yang berhasil dibangun, tetapi juga dari peningkatan kualitas hidup masyarakat yang tinggal di dalamnya.
Untuk menciptakan lingkungan permukiman yang sehat, Pemerintah Provinsi Lampung menekankan pentingnya penerapan enam aspek utama. Aspek tersebut meliputi penyediaan akses air minum yang aman, sanitasi yang layak, pengelolaan air limbah domestik, pengelolaan sampah secara berkelanjutan, pengurangan kawasan kumuh, serta peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat.
Seluruh aspek tersebut dinilai saling berkaitan dalam menciptakan kawasan permukiman yang nyaman, sehat, dan berkelanjutan. Dengan pendekatan yang terintegrasi, pembangunan perumahan diharapkan tidak hanya menghasilkan hunian yang layak, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
Gubernur juga menekankan pentingnya kerja sama lintas perangkat daerah agar program pembangunan permukiman dapat berjalan secara optimal. Setiap instansi memiliki peran sesuai dengan tugas dan kewenangannya dalam mendukung perencanaan, pembangunan, pelayanan kesehatan, pengelolaan lingkungan, hingga pelaksanaan program di lapangan.
Bappeda berperan dalam memastikan perencanaan pembangunan berjalan secara terpadu. Sementara itu, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman bertugas meningkatkan kualitas rumah, kawasan permukiman, dan infrastruktur dasarnya.
Di sisi lain, Dinas Kesehatan memperkuat pelayanan promotif dan preventif, sedangkan Dinas Lingkungan Hidup berfokus pada pengelolaan sampah dan peningkatan kualitas lingkungan. Pemerintah kabupaten dan kota turut menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan serta pengawasan program di wilayah masing-masing.
Melalui kolaborasi yang kuat dan meninggalkan pola kerja sektoral, Pemerintah Provinsi Lampung berharap pembangunan permukiman dapat memberikan manfaat yang lebih luas. Lingkungan hunian yang sehat dan layak diharapkan menjadi salah satu fondasi dalam mewujudkan masyarakat Lampung yang lebih sehat, sejahtera, dan memiliki sumber daya manusia yang unggul.
