Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung terus berupaya meningkatkan produktivitas sektor pertanian melalui optimalisasi penggunaan Pupuk Hayati Cair (PHC). Program ini merupakan salah satu langkah strategis untuk meningkatkan hasil produksi komoditas unggulan daerah sekaligus mendukung pencapaian swasembada pangan nasional. Pelaksanaannya juga diiringi dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang pertanian melalui kegiatan bimbingan teknis bagi para pendamping dan penyuluh pertanian.
Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menegaskan bahwa keberhasilan pelaksanaan program pertanian sangat bergantung pada keterlibatan dan kemampuan para penyuluh dalam memberikan pendampingan secara langsung kepada petani. Hal tersebut disampaikan ketika memberikan arahan dalam kegiatan Bimbingan Teknis Pupuk Hayati Cair yang berlangsung di Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) Lampung pada Selasa, 7 Juli 2026.
Menurut Gubernur, sektor pertanian merupakan salah satu fondasi utama perekonomian Provinsi Lampung karena menjadi sumber penghidupan bagi sebagian besar masyarakat. Oleh karena itu, pengembangan sektor ini memerlukan dukungan berbagai pihak, terutama tenaga penyuluh yang berperan dalam menyampaikan informasi, pengetahuan, serta inovasi pertanian kepada masyarakat. Para penyuluh diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai manfaat dan cara penggunaan pupuk hayati cair sehingga program tersebut dapat diterapkan secara optimal di tingkat petani.
Lebih lanjut, Gubernur menjelaskan bahwa struktur perekonomian Provinsi Lampung masih didominasi oleh sektor primer, khususnya pertanian, perkebunan, dan kehutanan, yang memberikan kontribusi sekitar 30 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Terdapat tiga komoditas utama yang menjadi penopang perekonomian masyarakat, yaitu ubi kayu atau singkong, padi, dan jagung. Ketiga komoditas tersebut memiliki peranan penting karena berkaitan langsung dengan pendapatan serta kesejahteraan sekitar lima juta masyarakat Lampung.
Kondisi harga dan tingkat produksi komoditas tersebut turut memengaruhi perkembangan perekonomian daerah. Ketika harga hasil pertanian berada pada tingkat yang menguntungkan, pendapatan petani dan aktivitas ekonomi masyarakat dapat mengalami peningkatan. Sebaliknya, penurunan harga yang menyebabkan kerugian bagi petani berpotensi memberikan dampak terhadap kondisi ekonomi rumah tangga dan perekonomian daerah secara lebih luas. Oleh sebab itu, pemerintah berupaya memperkuat sistem ekonomi yang menempatkan petani sebagai salah satu pelaku utama pembangunan.
Salah satu upaya yang dilakukan adalah meningkatkan efisiensi penggunaan sarana produksi pertanian melalui pemanfaatan Pupuk Hayati Cair. Penggunaan pupuk ini diharapkan dapat membantu mengoptimalkan biaya usaha tani sekaligus mendorong penerapan sistem pertanian yang lebih ramah lingkungan. Pemerintah juga menargetkan agar petani memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk memproduksi pupuk organik cair secara mandiri, sehingga kebutuhan pupuk dapat dipenuhi secara lebih efisien dan memberikan nilai tambah bagi kegiatan usaha pertanian.
Setelah memberikan arahan, Gubernur Lampung bersama jajaran terkait turut meninjau secara langsung praktik pembuatan Pupuk Hayati Cair yang dilakukan oleh para peserta bimbingan teknis. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari proses pembelajaran praktis agar para penyuluh memahami tahapan pembuatan dan penerapan pupuk sebelum menyampaikan pengetahuan tersebut kepada kelompok tani di wilayah masing-masing.
Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Lampung, Elvira Umihanni, menjelaskan bahwa kegiatan bimbingan teknis merupakan bagian dari upaya mempercepat penerapan berbagai inovasi di bidang pertanian. Melalui kegiatan tersebut, pemerintah daerah berupaya meningkatkan kemampuan tenaga pendamping sekaligus mendorong pencapaian target produksi pertanian dan peningkatan kesejahteraan petani di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Lampung.
Dukungan terhadap program tersebut juga disampaikan oleh Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Eko Nugroho. Ia mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Lampung dalam membangun sinergi untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Menurutnya, koordinasi antara penyuluh pertanian dan instansi terkait di daerah menjadi faktor penting dalam memastikan berbagai program pertanian dapat terlaksana secara efektif.
Dalam kesempatan tersebut, Eko Nugroho juga menjelaskan bahwa pemerintah pusat telah menetapkan beberapa prioritas utama dalam pembangunan sektor pangan. Prioritas tersebut meliputi pencapaian swasembada pangan, khususnya beras, penyediaan pangan bergizi untuk mendukung program nasional, pemenuhan kebutuhan energi terbarukan berbasis komoditas pertanian, serta pengelolaan sumber daya air.
Selain itu, Kementerian Pertanian telah melakukan sejumlah kebijakan untuk mendukung produktivitas dan meningkatkan kesejahteraan petani. Kebijakan tersebut mencakup penurunan harga pupuk hingga 20 persen, penyederhanaan regulasi pupuk melalui pemangkasan 145 aturan yang dinilai menyulitkan, serta penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah kering panen sebesar Rp6.500 per kilogram. Pelaksanaan kebijakan tersebut turut didukung oleh Perum Bulog melalui optimalisasi penyerapan gabah petani di lapangan.
Kegiatan bimbingan teknis ini diikuti oleh ratusan penyuluh pertanian yang berasal dari berbagai kabupaten dan kota di Provinsi Lampung. Pelaksanaannya dilakukan secara langsung di Aula Balai Pelatihan Kesehatan Lampung maupun secara daring melalui platform telekonferensi. Melalui metode tersebut, pemerintah berupaya memperluas jangkauan penyampaian informasi dan meningkatkan keterlibatan tenaga penyuluh dalam mendukung inovasi pertanian.
