Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung terus memperkuat berbagai upaya untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pangan di tengah perkembangan inflasi yang menunjukkan kecenderungan meningkat. Berdasarkan Berita Resmi Statistik (BRS) Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung, tingkat inflasi tahunan (year on year) pada Juni 2026 tercatat sebesar 2,46 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) mencapai 112,45.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Lampung, Ganjar Jationo, menjelaskan bahwa kondisi tersebut menunjukkan perkembangan harga barang dan jasa di Lampung secara umum masih relatif terkendali. Meskipun demikian, kenaikan harga pada sejumlah kelompok kebutuhan masyarakat tetap perlu mendapatkan perhatian agar tidak memberikan tekanan berlebihan terhadap daya beli masyarakat.
Selain inflasi tahunan, BPS juga mencatat inflasi bulanan (month to month) sebesar 0,55 persen dan inflasi kumulatif sejak awal tahun (year to date) mencapai 2,42 persen. Ketiga indikator tersebut menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam memantau perubahan harga serta menentukan kebijakan yang diperlukan untuk mengendalikan inflasi.
Kenaikan inflasi terutama dipengaruhi oleh beberapa kelompok pengeluaran masyarakat. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang inflasi terbesar dengan kenaikan sebesar 5,19 persen. Selanjutnya, kelompok transportasi mengalami kenaikan 4,88 persen, perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 9,91 persen, kesehatan sebesar 2,80 persen, serta perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 2,07 persen.
Kelompok bahan pangan menjadi perhatian utama karena memiliki pengaruh besar terhadap perubahan tingkat inflasi. Sejumlah komoditas yang memberikan kontribusi terhadap peningkatan inflasi tahunan antara lain emas perhiasan, bensin, minyak goreng, daging ayam ras, bawang merah, cabai merah, beras, dan cabai rawit. Selain itu, kenaikan harga juga terjadi pada beberapa komoditas dan kebutuhan lainnya, seperti bahan bakar rumah tangga, ikan layang, serta berbagai produk konsumsi masyarakat.
Di sisi lain, terdapat sejumlah komoditas yang mengalami penurunan harga sehingga mampu menahan laju inflasi. Komoditas tersebut meliputi telur ayam ras, santan jadi, susu bubuk balita, makanan ringan, kacang panjang, kangkung, buah naga, dan ketimun. Penurunan harga juga tercatat pada kelompok pendidikan yang mengalami deflasi sebesar 17,93 persen serta kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,21 persen. Hal ini memperlihatkan bahwa perubahan harga di masyarakat tidak berlangsung secara seragam pada seluruh jenis barang dan jasa.
Perkembangan inflasi di Provinsi Lampung juga menunjukkan perbedaan antarwilayah. Berdasarkan data BPS, Kabupaten Mesuji mencatat inflasi tahunan tertinggi sebesar 3,25 persen, diikuti Kota Metro sebesar 3,07 persen dan Kabupaten Lampung Timur sebesar 2,93 persen. Sementara itu, Kota Bandar Lampung memiliki tingkat inflasi terendah, yaitu sebesar 2,08 persen. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh kondisi ketersediaan barang, kelancaran distribusi, serta karakteristik pola konsumsi masyarakat di setiap daerah.
Meskipun tingkat inflasi Lampung masih berada dalam rentang sasaran inflasi nasional, kecenderungan peningkatan selama tiga bulan terakhir menjadi perhatian pemerintah daerah. Tekanan harga terutama dipengaruhi oleh perkembangan harga pangan, distribusi barang, serta meningkatnya biaya transportasi dan logistik. Oleh sebab itu, pemerintah menilai bahwa langkah pengendalian inflasi perlu diperkuat, khususnya dalam menghadapi semester kedua tahun 2026.
Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Provinsi Lampung berupaya menjaga kestabilan pasokan bahan pangan, meningkatkan kelancaran distribusi antardaerah, serta mengantisipasi kenaikan biaya logistik. Koordinasi dengan berbagai pihak juga terus dilakukan guna memastikan kebutuhan pokok masyarakat tetap tersedia dan dapat diperoleh dengan harga yang relatif terjangkau.
Pemanfaatan data statistik BPS menjadi salah satu landasan penting dalam menentukan kebijakan pengendalian inflasi. Melalui informasi mengenai komoditas yang mengalami kenaikan maupun penurunan harga, pemerintah dapat mengidentifikasi permasalahan secara lebih tepat dan menyusun langkah penanganan sesuai kondisi masing-masing wilayah.
