Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung terus memperkuat upaya pengendalian inflasi dengan mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Rakor tersebut menyoroti fluktuasi harga sejumlah komoditas pangan serta pentingnya peran aktif pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pasokan.
Rakor diikuti oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Liza Derni, dari Command Center Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi Lampung. Melalui forum tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan komitmennya untuk terus menyelaraskan langkah pengendalian inflasi antara pemerintah pusat dan daerah agar kondisi harga kebutuhan pokok tetap terkendali.
Dalam arahannya, Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir mengingatkan seluruh pemerintah daerah agar mengimplementasikan enam langkah konkret pengendalian inflasi, yakni menyelenggarakan operasi pasar murah, melakukan inspeksi pasar dan distributor, bekerja sama dengan daerah penghasil komoditas, menjaga kelancaran distribusi, mengoptimalkan pemanfaatan Belanja Tidak Terduga (BTT), serta memberikan dukungan transportasi bagi distribusi pangan apabila diperlukan.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sejumlah komoditas pangan masih mengalami fluktuasi harga di berbagai daerah. Bawang merah, cabai rawit, cabai merah, dan beras menjadi komoditas yang memerlukan perhatian khusus karena memberikan kontribusi terhadap kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH). Kondisi tersebut menjadi dasar bagi pemerintah untuk terus melakukan pemantauan serta langkah antisipatif agar gejolak harga tidak membebani masyarakat.
Pemerintah pusat juga menekankan pentingnya penguatan koordinasi antardaerah melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), terutama bagi wilayah yang mengalami lonjakan harga cukup tinggi. Selain itu, daerah yang menerima dukungan program Gerakan Menanam Cabai dari Kementerian Pertanian diminta memastikan pelaksanaannya berjalan secara optimal sehingga mampu membantu menjaga pasokan dan stabilitas harga di tingkat masyarakat.
Di sisi lain, pemerintah turut mendorong perbaikan sistem distribusi pangan, termasuk distribusi bawang putih ke wilayah Indonesia Timur melalui pusat logistik agar biaya angkut dapat ditekan. Langkah tersebut diharapkan mampu menjaga keterjangkauan harga pangan sekaligus memperlancar pasokan ke berbagai daerah.
Melalui koordinasi yang berkelanjutan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen untuk terus memperkuat pengendalian inflasi, menjaga stabilitas harga bahan pangan, memastikan kelancaran distribusi, serta melindungi daya beli masyarakat melalui berbagai langkah nyata di lapangan.
