Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung menerima kunjungan kerja reses Komisi VII DPR RI sebagai momentum untuk mempercepat hilirisasi industri, memperkuat sektor UMKM, mengembangkan pariwisata, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Pertemuan tersebut menjadi ajang penyampaian berbagai usulan strategis guna mempercepat transformasi ekonomi Lampung melalui dukungan pemerintah pusat.
Dalam pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung, Gubernur Rahmat Mirzani Djausal memaparkan bahwa struktur perekonomian Lampung masih didominasi sektor pertanian. Dari total luas wilayah sekitar 3 juta hektare, sebanyak 1,8 juta hektare merupakan lahan pertanian yang menghasilkan komoditas utama seperti padi, jagung, dan singkong. Sektor tersebut menjadi sumber penghidupan bagi hampir 2 juta keluarga di Provinsi Lampung.
Gubernur menilai Lampung memiliki potensi besar untuk mengembangkan hilirisasi industri berbasis komoditas unggulan. Karena itu, Pemerintah Provinsi Lampung mendorong percepatan pembangunan kawasan industri di lima wilayah strategis agar hasil pertanian tidak hanya dipasarkan dalam bentuk bahan baku, tetapi juga memiliki nilai tambah melalui proses pengolahan. Namun demikian, masih terdapat sejumlah kendala, termasuk regulasi ekspor yang dinilai menghambat daya saing beberapa komoditas, seperti kopi, karena harus melalui negara transit sebelum mencapai pasar tujuan.
Di sektor UMKM, Pemerintah Provinsi Lampung mencatat terdapat sekitar 398 ribu pelaku usaha, dengan sekitar 70 persen di antaranya merupakan perempuan. Untuk meningkatkan daya saing, pemerintah terus mendorong penguatan kelembagaan melalui sistem klasterisasi dan agregasi produk sehingga UMKM memiliki akses pasar yang lebih luas, termasuk peluang ekspor.
Pemerintah Provinsi Lampung juga mengajukan sejumlah usulan kepada pemerintah pusat, di antaranya percepatan pembangunan kawasan industri sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN), peningkatan infrastruktur pendukung seperti jalan akses, jaringan listrik, penyediaan air baku, dan pengolahan limbah, serta kebijakan yang mendukung hilirisasi industri berbasis komoditas unggulan. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah produk daerah sekaligus memperkuat daya saing ekonomi Lampung.
Pada sektor pariwisata, pemerintah daerah mengusulkan pembangunan akses menuju destinasi wisata unggulan, peningkatan amenitas, penguatan promosi nasional, serta pengembangan desa wisata dan wisata bahari berbasis konservasi. Upaya tersebut didukung oleh peningkatan kunjungan wisatawan nusantara di Lampung yang mengalami kenaikan signifikan sepanjang tahun 2025, dengan destinasi seperti Pulau Pahawang dan Taman Nasional Way Kambas dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan secara lebih terintegrasi.
Selain itu, pengembangan sektor ekonomi kreatif juga menjadi perhatian melalui fasilitasi subsektor unggulan seperti kriya, kuliner, fesyen, konten digital, serta penyediaan pelatihan sumber daya manusia, akses pembiayaan, penguatan pemasaran, dan pembangunan creative hub. Pemerintah juga tengah mendorong pengembangan empat calon Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) industri dan dua KEK pariwisata yang saat ini masih berada pada tahap perencanaan dan studi kelayakan.
Wakil Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI, Chusnunia Chalim, menyampaikan bahwa berbagai usulan yang diajukan Pemerintah Provinsi Lampung, termasuk insentif investasi, penguatan hilirisasi, dan pengembangan pariwisata, memperoleh respons positif dari kementerian terkait. Melalui sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, kunjungan kerja ini diharapkan dapat mempercepat realisasi berbagai program strategis, memperkuat posisi Lampung sebagai lumbung pangan nasional, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengembangan pariwisata yang berkelanjutan.
